Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tak Peduli Jika Dimarahi Mensos Risma, Kades di Klaten Wadul Ganjar Mumet Mikir Bansos

Kades di Klaten wadul ke Gubernur Ganjar soal data bansos. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Kades di Kabupaten Klaten mengeluhkan persoalan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi. Pasalnya, data bansos dari pemerintah pusat itu disebut sering tidak tepat sasaran.

Keluhan ini pun dilaporkan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Rembug Desa yang digelar daring, Senin (2/8/2021).

Salah satu yang mengeluhkan yakni Joko Laksono, Kades Tijayan, Klaten. Ia sempat emosional saat mengetahui bansos itu justru diberikan kepada orang kaya, atau ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.

Ia bahkan mengaku tak khawatir jika nantinya dimarahi oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) terkait keluhannya ini.

Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kula ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos, Risma),” kata Joko.

Ia mengaku jika ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima, karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.

“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku (Begitu ndan, pusing saya),” ucapnya.

Hal itu diakuinya membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang lebih berhak.

“Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu kadesnya dapat bantuan, sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken Bu Risma (tolong sampaikan ke Bu Risma),” imbuhnya.

Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dibatalkan.

“Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan,” pungkasnya.

Kesemerawutan data bansos juga disampaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti mengatakan jika terjadi data dobel saat penerimaan bansos.

“Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak,” ucap Suyuti.

Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.

“Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan,” kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.

Ganjar Pranowo menyebut jika pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

“Maka sekarang saya tanyakan langsung ke kades, ternyata memang benar. Di antara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data,” katanya.

Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.

“Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” tegasnya.

Sebab menurut Ganjar, kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.

Ia berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.

“Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan Dana Desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (untuk menenangkan). Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...