Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Nahdlatul Ulama Pati Dukung Penuh Pembongkaran Lokalisasi LI

Kawasan lokalisasi LI Pati. (MURIANEWS/Cholis Anwar)

MURIANEWS, Pati – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati mendukung penuh upaya Satpol PP untuk membongkar kawasan Lorok Indah (LI). Selain melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), lokalisasi tersebut juga dianggap menumbuhkan timbulnya kemaksiatan di Bumi Mina Tani.

Ketua PCNU Pati Yusuf Hasyim mengatakan, sejak 2013 lalu, ormas-ormas Islam di Kabupaten Pati, termasuk PCNU sudah menyuarakan dengan lantang agar tempat-tempat prostitusi, hiburan karaoke dan tempat kemaksiatan lain agar ditutup. Lantaran hal itu dapat merusak masyarakat dan generasi muda.

“Masyarakat, khususnya ormas Islam menunggu janji pemerintah untuk menindak tegas (tempat prostitusi dan Karaoke), apalagi jelas-jelas melanggar Perda,” katanya, Senin (2/8/2021).

Bahkan ia juga berharap agar Satpol PP selaku penegak perda dan didukung oleh TNI Polri, segera untuk melakukan pembongkaran bangunan LI yang jelas melanggar Perda.

Pihaknya juga mengaku bahwa sudah sejak lama memberikan masukan kepada aparatur penegak hukum terkait menjamurnya tempat prostitusi, agar dilakukan tindakan tegas. Namun, hingga saat ini memang belum ada tindakan nyata yang dilakukan.

Sehingga, mendengar kabar bahwa Satpol PP memberikan surat peringatan kepada pengelola LI agar bangunan yang menjamur tak berizin dan melanggar perda tersebut dikembalikan fungsinya, pihaknya pun mendukung penuh.

“NU dan badan otonomnya sudah sejak lama memberikan masukan kepada aparatur penegak hukum agar tegas dan tanpa pandang bulu untuk menertibkannya (LI),” tegas hasyim.

Sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW kawasan LI yang berada di Desa/Kecamatan Margorejo tersebut keperuntukannya sebagai kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Baca: Langgar Perda Tata Ruang, Lokalisasi LI Pati Terancam Dibongkar

Sementara di sana, hingga saat ini terdapat sekitar 50 bangunan permanen yang difungsikan untuk ’bisnis lendir’.

Sesuai dengan Pasal 93 ayat (6) Perda Nomor 2 Tahun 2021, jika terdapat bangunan di kawasan pertanian tersebut, dikenakan sanksi berhatap.

Pertama adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Selanjutnya adalah denda administratif, kemudian penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum.

Apabila pemilik tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka ada tahap selanjutnya yakni  penutupan lokasi hingga pembongkaran bangunan.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...