Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Fenomena Diskon Hukuman Koruptor Bikin Tingkat Kepercayaan Masyarakat Berkurang

ilustrasi (Dok/MURIANEWS)

MURIANEWS, Jakarta – Belakangan pelaku tindak korupsi mendapatkan diskon vonis hukuman dari pengadilan tinggi. Terakhir, diskon vonis hukuman itu dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada dua pelaku korupsi, pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai fenomena diskon hukuman pada para koruptor itu memperlihatkan agenda pemberantasan korupsi tidak lagi jadi perhatian. Lembaga peradilan dinilai tak berpihak pada semangat pemberantasan korupsi.

Bahkan, ICW menemukan dari pemantauan persidangan, rata-rata hukuman koruptor di sepanjang 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara.

“Ini sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman kian tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (30/7/2021).

Kurnia menyoroti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang pedoman pemidanaan pada seluruh tingkat peradilan. Perma itu berisi pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang satu di antaranya mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Kurnia meminta agar hakim di seluruh tingkatan peradilan dapat mengimplementasikan Perma tersebut.

“MA juga harus menegaskan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada hakim ketika tidak mengikuti Perma 1/2020 ini. Misalnya, ketika hakim tidak mengikuti Perma maka dapat dijadikan alasan bagi masyarakat untuk melaporkan yang bersangkutan ke Badan Pengawas MA,” ujarnya.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, banyak faktor yang melatarbelakangi pemberian diskon hukuman pelaku korupsi yang menjadi marak akhir-akhir ini. Di antaranya seperti perspektif korupsi yang dianggap bukan lagi kejahatan luar biasa hingga purnatugas almarhum Artidjo Alkostar.

“Itu kemudian seakan-akan setelah Artidjo enggak ada, maka kemudian sesuatu menjadi keberbalikan. Dulu kalau Artidjo, hukuman (koruptor) naik, nah sekarang kalaupun tidak naik, (hukuman) tetap,” kata Boyamin.

Disebutkan Boyamin, kondisi itu merupakan persoalan yang serius. Dia berpendapat, setiap hakim yang memberikan vonis ringan terhadap terdakwa korupsi harus dilakukan pembinaan.

“Pertimbangan diskon hukuman sudah aneh-aneh. Itu harus jadi perhatian Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA untuk melakukan pembinaan. Kalau perlu orang-orang yang memutus itu tidak layak promosi, naik pangkat, dan sebagainya,” ujarnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi perbincangan usai memotong hukuman terdakwa kasus korupsi. Terbaru, pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra yang dipidana 3,5 tahun, berkurang satu tahun dari vonis pengadilan tingkat pertama.

Hal yang meringankan hukuman Djoko karena yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara atas kasus hak tagih (cessie) Bank Bali dan telah menyerahkan dana dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT Era Giat Prima miliknya sebesar Rp546.468.544.738.

Pinangki Sirna Malasari saat menjalani sidang. (Detik.com/Ari Saputra)

Kemudian, jaksa Pinangki Sirna Malasari yang mendapat ‘kebaikan’ majelis hakim di tingkat banding tersebut. Hukuman Pinangki menjadi empat tahun penjara dari semula 10 tahun. Hakim tingkat banding mengungkapkan sejumlah hal meringankan.

Mulai dari, Pinangki dinilai telah mengakui perbuatannya dan menyesal, ikhlas dipecat sebagai jaksa, bisa diharapkan menjadi warga yang baik, dan seorang Ibu yang mempunyai anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang dalam masa pertumbuhan buah hati.

Sementara itu, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2019-2020 sudah ada 20 perkara yang ditangani KPK di mana hukuman terhadap para terdakwa korupsi dikurangi oleh MA. Baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

Beberapa di antara pelaku korupsi itu ialah pengusaha Billy Sindoro, pengacara kawakan OC Kaligis, mantan Ketua DPD Irman Gusman, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, hingga Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng.

KPK menilai diskon hukuman bagi para pelaku korupsi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, korting hukuman koruptor juga bisa menggerus efek jera.

“Sebagai garda terdepan bagi para pencari keadilan, KPK pastikan fenomena ini juga akan memberikan image buruk di hadapan masyarakat yang makin kritis terhadap putusan peradilan, yang pada gilirannya tingkat kepercayaan publik atas lembaga peradilan pun semakin tergerus,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNNIndonesia.com

Comments
Loading...