Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Plt Jubir KPK: Tuntutan Pada Juliari Berdasarkan Fakta Hasil Persidangan

Eks-Mensos Juliari Batubara (Liputan6.com/Johan Tallo)

MURIANEWS, Jakarta – Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan fakta persidangan menjadi landasan jaksa dalam menuntut terdakwa, termasuk pada Juliari.

“KPK tak terpengaruh dengan opini, keinginan, maupun desakan pihak mana pun. Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan,” ujarnya dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (29/7/2021).

“Pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti maupun denda dan pencabutan hak politik,” sambungnya.

Ali Fikri mengatakan, pada perkara Juliari, pihaknya menggunakan Pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penerapan itu juga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan,” katanya.

Dilansir CNNIndonesia.com, sekitar Februari 2021 lalu, Ali sempat menjelaskan polemik tuntutan mati terhadap Juliari dan kawan-kawan. Penerapan pasal dengan ancaman pidana mati harus memenuhi sejumlah unsur. Seperti korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, hingga menimbulkan kerugian atau perekonomian negara.

“Secara normatif dalam UU Tipikor terutama Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan. Akan tetapi, bukan hanya soal karena terbuktinya unsur ketentuan keadaan tertentu saja, untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi,” imbuhnya.

Adapun Pasal 2 UU Tipikor berbunyi:

Ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sementara, tepat setahun lalu (29/7/2020), Ketua KPK Firli Bahuri sesumbar akan meminta pelaku korupsi saat bencana atau pandemi Covid-19 diancam hukuman mati. Ternyata omongan jenderal polisi bintang tiga itu tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di persidangan.

Jaksa penuntut umum KPK menuntut terdakwa kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 sekaligus  mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan pidana 11 tahun penjara.

“Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” kata Firli kepada CNNIndonesia.com di Gedung Transmedia, Jakarta pada 29 Juli 2020.

Saat dikonfirmasi kembali, Kamis (29/7/2021) terkait tuntutan 11 tahun kepada Juliari itu, Firli tidak memberikan banyak penjelasan. Ia meminta untuk bertanya kepada juru bicara KPK. Firli mengatakan untuk menuntut seseorang tersangka dengan ancaman hukuman mati harus memenuhi unsur pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNNIndonesia.com

Comments
Loading...