Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Ini Sanksi Bagi Pelanggar PPKM Level 4

Anggota Polres Temanggung melakukan penyekatan di perbatasan Temanggung. (Diskominfo Jateng)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah telah resmi memperpanjang kebijakan PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Selain disampaikan secara resmi dalam siaran pers yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, aturan itu juga dituangkan dalam Intruksi Mendagri No 24 tahun 2021.

Sejumlah sanksi dijabarkan dalam Intruksi Mendagri No 24 tahun 2021 dan berlaku bagi perorangan, korporasi, hingga kepala daerah yang bertanggungjawab melaksanakan PPKM. Dalam aturan yang diterbitkan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), setiap level PPKM memiliki aturan spesifik yang berbeda.

Misalnya, wilayah yang menerapkan PPKM level 3, telah diizinkan membuka mal dan tempat peribadatan. Selain itu, pemerintah juga mulai mengizinkan layanan makan di tempat, kendati masih dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pada poin kesebelas Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan 3 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, sejumlah sanksi diatur bagi para pelanggarnya.

Pertama, bagi pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar ketentuan soal kapasitas, kuota, dan waktu operasional bisa dikenai sanksi administratif hingga penutupan.

Sedangkan, bagi perorangan yang melanggar ketentuan selama PPKM Level 3 dan 4, sanksinya antara lain, KUHP Pasal 212 sampai pasal 218. Pasal 212 misalnya mengatur, sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 400 ribu.

Sedangkan, pada pasal 218 sanksinya berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9 ribu. Selain sejumlah pasal dalam KUHP, pelanggar perorangan dalam PPKM, juga bisa dikenai Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Dalam kasus seseorang menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular, bisa diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Lalu, ada pula Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang bisa menjerat pelanggar prokes dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Sedangkan, bagi kepala daerah tidak melaksanakan ketentuan soal PPKM sesuai Inmendagri Nomor 24/2021 bisa dikenakan sanksi lewat Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sana menyebutkan, sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis, atau jika terus terulang bisa diberhentikan sementara selama 3 bulan.

Informasi lebih jelas dari Inmendagri No 24 tahun 2021, bisa klik di sini.

 

Reporter: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi

Comments
Loading...