Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Buruh Minta Menaker Buat Larangan PHK Saat Pandemi

Karyawan di Jepara masih terus bekerja meski pandemi. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membuat peraturan menteri (Permen) tentang larangan PHK di masa Pandemi. Di saat mengganasnya pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan banyak terjadi PHK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diatur dalam permen, dan bukan sekadar imbauan.

“Sekurang-kurangnya, (di dalam) peraturan Menteri Tenaga Kerja itu harus memuat, satu, jam kerja. Kami mengusulkan bergilir,” kata dia dilansir detik.com, Senin (26/7/2021).

Kedua, jika ditemukan tingkat penularan yang tinggi, misalnya sudah lebih dari 10 persen maka pabrik atau perusahaan harus diliburkan sementara.

“Jadi begitu di-tracing, ditemukan penularan lebih dari 10% liburkan, apakah 5 hari, 7 hari atau 14 hari, silakan diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Pada usulan ketiga, memuat tentang pelarangan PHK. Bilamana, tidak bisa dihindari terjadi PHK, harus dimulai dengan berunding bersama serikat buruh. “Dan melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Jadi nggak hanya lisan, nggak hanya lip service seolah-olah sudah mengimbau,” paparnya.

Menurut Iqbal, imbauan saja tidak mempan buat perusahaan. Jika tak ada aturan di level peraturan menteri, PHK amat mudah buat dilakukan pengusaha.

“Setidak-tidaknya yang keempat peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu juga mengatur tentang pembayaran upah bilamana tidak bisa dihindari pekerja dirumahkan,” lanjutnya.

Dia memaparkan bahwa hingga saat ini belum ada satu aturan pun yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sejauh ini hanya sebatas imbauan atau surat edaran mengenai situasi pandemi COVID-19 bagi sektor ketenagakerjaan.

“Seharusnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan sudah keluar untuk menegaskan bagaimana pelaksanaan IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri) di tingkat lapangan,” tambahnya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...