Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Usai Risma Marah, Bupati Tuban Evaluasi Penyaluran Bansos

Mensos Tri Rismaharini. (Instagram/ @tri.rismaharini)

MURIANEWS, Surabaya – Bupati Tuban, Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky akan mengevaluasi penyaluran bantuan sosial di wilayahnya. Itu menyusul kejadian Menteri Sosial RI Tri Rismaharini atau Risma marah saat blusukan di Kabupaten Tuban, Sabtu (24/7/2021).

Saat blusukan itu, Risma mendapati bantuan pangan non tunai (BPNT) atau program sembako hanya dicairkan dua bulan. Padahal, seharusnya bantuan itu dicairkan selama tiga bulan.

“Segera saya evaluasi dan tindak lanjuti. InsyaAllah, secepatnya akan saya evaluasi,” kata Aditya dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (26/7/2021).

Ia sendiri mengaku baru mengetahui pencairan BPNT di wilayahnya saat kunjungan Risma. Hal itu lantaran ia baru saja resmi dilantik dan menjabat menjadi Bupati Tuban selama sebulan. Diketahui, Aditya Halindra Faridzky dan wakilnya Riyadi dilantik 20 Juni 2021 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Aditya pun tak mau berasumsi dan menduga apa yang terjadi di balik pencairan yang tak sesuai tersebut. Apalagi, lanjutnya sampai membawanya ke jalur hukum. Ia memilih akan mengevaluasi kinerja jajarannya terlebih dahulu.

“Saya baru dilantik satu bulan. Dan baru ditemukan sama bu Menteri. Jangan menduga-duga dulu, saya akan evaluasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Eko Julianto mengaku dirinya tak punya niatan untuk memotong bansos BPNT untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

Dijelaskannya, BPNT dari pusat memang telah dialokasikan kepada KPM untuk tiga bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2021. Pihaknya pun mengungkapkan, penyerahan disepakati dua bulan lebih dulu setelah rapat dengan tim BPNT.

“Kami tidak ada niatan apa pun. Kami ingin menjaga stok kebutuhan masyarakat tepat sasaran,” kata Eko Julianto, Minggu (25/7).

Eko mengatakan, pihaknya khawatir jika pencairan langsung dilakukan untuk tiga bulan, maka masyarakat justru akan menjual bahan pangan yang mereka dapatkan, dan uangnya digunakan bukan untuk kebutuhan pokok.

“Kami khawatir nantinya dijual, dan tidak digunakan untuk kebutuhan pokok,” ujar dia.

Alasan lainnya, pihaknya juga khawatir bansos berupa pangan seperti beras, tempe dan telur, menjadi rawan rusak jika diserahkan dalam jumlah tiga bulan secara langsung.

Dalam dua bulan ini, KPM BPNT di Tuban mendapat dua paket beras masing-masing 15 kg, telur setiap bulannya senilai Rp 26 ribu dan tempe seharga Rp 9 ribu. “Kalau sekaligus tiga bulan, maka komoditas telur dan tempe rawan rusak,” kata dia.

Eko menjelaskan, sisa dana bansos selama satu bulan itu masih tersimpan di rekening pemegang kartu keluarga sejahtera milik KPM program BPNT. Sisa pencairan yang tersisa satu bulan itu, pihaknya masih berkoordinasi dan menunggu arahan selanjutnya dari Bupati Tuban.

Risma diketahui memarahi Eko saat blusukan di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu (24/7). Risma marah lantaran mendapati Bansos BPNT atau program sembako hanya dicairkan dua bulan.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNNIndonesia.com

Comments
Loading...