MURIANEWS, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penyaluran BLT Desa terhambat di Pemerintah Daerah (Pemda). Padahal, ada anggaran Rp 28,8 triliun atau 30 persen dari Dana Desa Rp 72 triliun yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat.
Dengan dana itu, warga seharusnya dapat menerima bantuan Rp 300 ribu tiap bulan selama 12 bulan.
“Realisasinya masih 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT Desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM, di mana mereka bisa mendapatkan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (21/7/2021).
Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi di tiap desa berbeda-beda. Hanya saja, ada 163 daerah yang realisasinya baru mencapai Rp 983 miliar dari anggaran Rp 11,51 triliyun yang tersedia, atau setara sekitar 8,2 persen dari pagu.
“Bahkan, tidak ada Rp 1 triliun realisasinya. Ini di 163 kabupaten/kota dengan jumlah desa yang mendapat penyaluran itu baru 25.547 desa,” tutur Ani, sapaan Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut hanya 21 pemda yang realisasi penyaluran BLT Dana Desanya di atas 50 persen hingga Juli 2021. Total ada 2.873 desa dengan realisasi Rp 717,6 miliar dari anggaran Rp 1,2 triliun.
Beberapa pemda yang dimaksud itu, antara lain, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Barru, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kudus, Kota Denpasar, Kabupaten Sleman, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Kendal.
“Sekarang sudah Juli, yang seharusnya memang sudah ada di atas 50 persen. Namun, ternyata hanya 21 daerah yang sudah menyalurkan, di mana 59,7 persen sesuai dengan target bulan Juli,” jelas Ani.
Lebih lanjut Ani menyebutkan, ada 105 daerah dengan realisasi baru mencapai 15-30 persen atau rata-rata realisasi 21,7 persen. BLT Desa sudah tersalur ke 25.815 desa dengan realisasi Rp 2,1 triliun dari total anggaran Rp 10 triliun.
Sementara itu, 99 daerah lainnya dengan persentase pencairan 22,81 persen, di mana penyaluran BLT sebesar 37,3 persen atau Rp 2,2 triliun dari anggaran Rp 6,09 triliun.
“Artinya, kita masih terus mendorong desa-desa karena ini akan sangat berarti bagi masyarakat desa yang menghadapi situasi di mana kenaikan PSBB harus dilaksanakan. Kami bersama dengan Kemendagri dan Kemendes sedang terus mendukung atau mendorong agar BLT Desa segera bisa dibayar,” pungkas Ani.
Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas.com
