Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tolak Perpenjangan PPKM Darurat, Mahasiswa Tegal Geruduk Balai Kota

Sejumlah perwakilan mahasiswa usai menyampaikan tuntutan penolakan perpanjangan PPKM Darurat di Balai Kota Tegal, Senin (19/7/2021). [Suara.com/F Firdaus]
MURIANEWS, Tegal – Rencana pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mendapat penolakan dari kalangan mahasiswa di Kota Tegal.

Penolakan itu dilakukan dengan menggeruduk Balai Kota Tegal, Senin (19/7/2021). Mereka menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan menimbulkan masalah baru.

Belasan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Tegal Menggugat mendatangi Balai Kota Tegal sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka sempat tertahan di depan gerbang Balai Kota sebelum akhirnya diizinkan masuk untuk beraudiensi dengan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan sejumlah pejabat Forkompinda.

Dikutip dari Suara.com, dalam audiensi, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan. Tuntutan tersebut yakni mendesak DPRD Kota Tegal melayangkan tuntutan ke pemerintah pusat bahwa masyarakat Kota Tegal menolak rencana perpanjangan PPKM Darurat.

Selain itu, para mahasiswa juga tuntutan surat vaksinasi bukan syarat administrasi, tapi syarat transportasi jarak jauh. Mereka juga meminta pemerintah membuka penyekatan jalan yang diberlakukan oleh Pemkot Tegal serta menyalakan penerangan jalan umum saat malam hari.

Kemudian tingkatkan penanganan dan pelayanan medis di seluruh rumah sakait dan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan medis khususnya masyarakat Kota Tegal, penyaluran bansos ‎PPKM harus dipercepat, pemberlakukan jam operasional pedagang bukan hanya sampai pukul 20.00 WIB, tapi 23.00 WIB, serta menolak arogansi dan tindakan represif aparat kepada masyarakat Kota Tegal.

‎Audiensi tersebut tak berlangsung lama. Setelah menyampaikan tuntutan, mahasiswa memilih tak melanjutkan audiensi karena wali kota meninggalkan audiensi yang berlangsung di ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alasan harus menghadiri rapat evaluasi PPKM Darurat.

Koordinator aksi, Rifaldi Ali Rahmadani‎ mengatakan, pihaknya menolak perpanjangan PPKM Darurat karena sejumlah kebijakan yang dijalankan pemkot selama PPKM Darurat banyak dikeluhkan masyarakat.

‎”Contohnya penutupan jalan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan, seperti pedagang-pedangan di pasar. Di perbatasan kota, banyak warga-warga setempat yang berdomisili di Kabupaten Tegal mau kerja ke kota itu dipersulit jalannya. Apalagi tukang becak, driver online. Mereka harus muter-muter,” katanya.

‎Rifaldi juga menyoroti belum ada bansos yang disalurkan Pemkot Tegal untuk masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat. “Sampai dengan hari ini kami belum mengetahui ada bansos yang disalurkan dari Pemkot Tegal,”‎ ujarnya.

Menurut Rifaldi, tuntutan yang disampaikan pihaknya belum mendapat jawaban memuaskan dari pemkot saat audiensi karena wali kota meninggalkan ruangan sebelum audiensi selesai.

Oleh karena itu, dia menyebut bakal kembali melakukan aksi turun ke jalan lagi untuk menolak perpanjangan PPKM Darurat.

“Saat audiensi pak wali meninggalkan ruangan karena ada kepentingan, jadi kami memutuskan untuk WO (walk out). Karena audiensi tidak ada hasil, kami siap turun ke jalan lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono saat menanggapi tuntutan mahasiswa mengatakan kebijakan PPKM diputuskan pemerintah pusat karena jumlah kasus Covid-19 meningkat tajam.

“Kami selaku pejabat pemerintah melaksanakan PPKM Darurat ada dasar hukum. Kami di sini sebagai pelaksana. Dilanjutkan atau tidak, kami menunggu instruksi. Jadi harus memahami porsi kami. Ini diberlakukan di seluruh Jawa Bali atas perintah presiden dengan harapan bisa menekan kasus Covid-19,” ujarnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Suara.com

Comments
Loading...