Kamis, 28 Maret 2024

Sisa DBHCHT Capai Rp 57 Miliar, DPRD Kudus Usulkan Pembangunan RS Paru

Anggara Jiwandhana
Sabtu, 17 Juli 2021 10:47:03
Dua petugas bekerja di Laboratorium Biomolekuler milik RSUD Loekmono Hadi Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)
[caption id="attachment_228786" align="alignleft" width="880"] Dua petugas bekerja di Laboratorium Biomolekuler milik RSUD Loekmono Hadi Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption] MURIANEWS, Kudus – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Ilwani mengusulkan adanya pembangunan Rumah sakit paru atau setidaknya rumah sakit tipe D di Kudus. Usulan ini muncul lantaran adanya sisa anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus, yang nominalnya mencapai Rp 57 miliar pada APBD tahun 2020. Ilwani mengatakan, SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) DBHCHT yang mencapai Rp 57 miliar tersebut perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Sehingga penggunaan anggaran DBHCHT betul-betul untuk kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. “Pada APBD 2020 masih ada sisa anggaran dari pos DBHCHT hingga Rp 57 miliar, Banggar DPRD Kudus merekomendasikan untuk pembangunan rumah sakit paru yang lebih luas dengan fasilitas ruang tunggu pasien dan rumah sakit tipe D,” ucap Ilwani. Menurut dia, fasilitas tersebut sangatlah penting dibangun untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terlebih di era pandemi yang entah kapan berakhirnya. DPRD Kudus sendiri, menerima LKPj Pelaksanaan APBD 2020 dengan sejumlah rekomendasi. Pada laporannya, Bupati menyebut jika anggaran daerah mengalami surplus sebesar Rp 101 miliar. Diketahui, pendapatan daerah yang ditargetkan adalah sebesar sebesar Rp 1,967 triliun. Kemudian terealisasi Rp 2,016 triliun atau 102,50 persen. Capaian target ini salah satunya disumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target. Target PAD sebesar Rp 291,643 miliar, mampu terealisasi sebesar Rp 383,892 miliar (131,63 persen). Sementara itu, pos anggaran belanja dan transfer daerah yang dianggarkan sebesar Rp 2,151 triliun, terealisasi sebesar Rp 1,914 triliun (91,42 persen). Kondisi seperti itulah yang membuat keuangan daerah menjadi surplus sebesar Rp 101,550 miliar.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar