Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

ICW Nilai Lembaga Kehakiman Tak Bisa Lagi Diandalkan

Edhy Prabowo (Tribunnews/Irwan Rismawan)

MURIANEWS, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai lembaga kehakiman tidak bisa lagi diandalan guna memperjuangkan keadilan. Komentar itu mencuat menyusul vonis lima tahun penjara pada eks Menteri Kelautan dan perikanan Edhy Prabowo, Kamis (15/7/2021).

Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, seperti dikutip Kompas.com, putusan itu menggambarkan pada public betapa lembaga kekuasaan kehakiman dan penegak hukum benar-benar tidak lagi bisa diandalkan untuk memperjuangkan keadilan.

Dia menyebut, baik Komisi Pemberantasan Koruptor (KPK) dan majelis hakim, sama-sama memiliki keinginan untuk meringankan hukuman para koruptor.

“Hukuman lima tahun penjara itu serupa dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Padahal, saat melakukan praktik korupsi Edhy sedang mengemban status sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP seharusnya dikenakan pemberatan hukuman,” kata Kurnia.

Terlebih lagi, lanjut Kurnia, kejahatan korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo terjadi saat masyarakat berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Dengan vonis tersebut, ICW menilai Edhy seharusnya diganjar vonis maksimal, setidaknya 20 tahun penjara.

“Bagi ICW, Edhy sangat pantas diganjar vonis maksimal, setidaknya 20 tahun penjara,” ucap Kurnia.

Selaini itu, pencabutan hak politik pada Edhy juga dinilai amat ringan. Mestinya, pidana tambahan itu dapat diperberat hingga 5 tahun lamanya.

Logika putusan itu, menurut Kurnia jelas keliru. Sebab, hakim membenarkan penerimaan suap sebesar Rp 24,6 miliar ditambah USD 77 ribu, namun nyatanya vonis yang dibacakan justru sangat ringan.

“Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jerat pidana penjara minimal kepada koruptor adalah 4 tahun penjara. Maka dari itu, vonis Edhy hanya satu tahun di atas minimal hukuman berdasarkan ketentuan tersebut,” tutur Kurnia.

Ia berpendapat, putusan itu dapat dianggap benar jika Edhy hanya menerima puluhan juta rupiah dari para pemberi suap dan menyandang status sebagai justice collaborator. Namun kenyataannya berbeda, Edhy diduga korupsi mencapai puluhan miliar rupiah dan hingga kini tidak kunjung mengakui perbuatannya.

Ganjaran hukuman 5 tahun penjara itu, kata dia, kian menambah suram lembaga peradilan dalam menyidangkan perkara korupsi. Pemantauan ICW, pada tahun 2020 sudah menggambarkan secara jelas bahwa majelis hakim kerap kali tidak menunjukkan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi.

“Bayangkan, rata-rata hukuman koruptor saja hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Lantas, apa lagi yang diharapkan dari penegakan hukum yang terlanjur carut marut ini?” ucap Kurnia.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Kompas.com

Comments
Loading...