Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Frakasi NasDem Jepara Tolak LPJ APBD Bupati Jepara

Wakil Ketua DPRD Pratikno menandatangani LPJ APBD Kabupaten Jepara 2020. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah dipelajari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Fraksi Partai NasDem menolak seluruh laporan tersebut.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Padmono Wisnugroho menegaskan, tidak menerima laporan tersebut. Pihaknya menggunakan hak-hak konstitusional untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

Dalam pidato pandangan akhir Fraksi NasDem, Wisnu menyampaikan banyak catatan bagi bupati. Antara lain terkait dengan penilaian pada pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) soal pengelolaan dan perencanaan keuangan.

Selain itu, Wisnu juga menyoroti tentang burukya tata kelola keuangan Perumda Aneka Usaha dan PDAM yang selama ini tidak pernah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk akal.

Yaitu penyertaan modal untuk Perumda sebesar Rp 16 miliar dengan biaya promosi Rp 338 juta, tetapi keuntungan yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah hanya Rp 135 Juta. Serta biaya Operasional PDAM yang mencapai Rp 4,73 miliar tidak sebanding hasil yang didapat.

“Pelayanan PDAM kurang maksimal ditambah lagi laporan keuangan yang tidak jelas, dan piutang sampai Rp 13 miliar. Ada juga temuan kelebihan pajak (Pajak yang dibayarkan di muka) sebesar Rp 620 Juta oleh PDAM,” jelas Wisnu, saat rapat paripurna, Kamis (15/7/2021).

Masih terkait dengan PDAM, Fraksi NasDem menemukan mangkraknya sumur dan jaringan PDAM di Desa Blimbingrejo, Kecamatan Nalumsari yang disewa dari sumur-sumur pertanian. Kondisi ini dianggap sangat merugikan petani.

Tak hanya itu, terdapat pendakalan saluran irigasi di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis yang dikelola oleh Perumda Aneka Usaha. Ini juga dianggap sangat merugikan para petani setempat.

Fraksi NasDem juga menemukan adanya anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) OPD yang tidak terserap sempurna.

Rinciannya, di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpor), gaji dan tunjangan ASN hanya terserap 86,61 persen atau Rp 413,4 miliar dari total Rp 477,3 miliar. Di Dinas Kesehatan, hanya terserap 46,7 persen atau Rp 5,4 miliar dari total Rp 11,6 miliar.

Selain itu, di Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 73 persen atau Rp 2,4 miliar dari total Rp 3 miliar. Serta di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) gaji dan tunjangan ASN hanya terserap 72 persen atau Rp 1,8 miliar dari total Rp 2,5 miliar.

“Soal refocusing untuk Covid-19, masih ada Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) kurang lebih sekitar Rp 40 miliar. Artinya perencanaan refocusing masih belum terencana dengan baik,” imbuh Wisnu.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...