Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Bupati Jepara Dihujani Kritik dari Partai Pengusungnya

Penandatanganan berkas rekomendasi dari DPRD Jepara kepada bupati. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Bupati Jepara Dian Kristiandi dihujani kritik dari anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jepara. Kritik dilontarkan meski Dian merupakan kader dan diusung oleh PDI Perjuangan dalam pilkada lalu.

Hujan kritik itu dilontarkan dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 di Gedung DPRD Jepara, Kamis (15/7/2021).

Dalam pandangan umum, Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Jepara, Edy Ariyanto, menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari Bupati Jepara. Namun, Fraksi PDIP memberikan sepuluh catatan serius kepada pemerintah.

Fraksi PDIP menilai, efektivitas dan koordinasi antarbirokrasi buruk. Itu terbukti dari adanya Organiasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memahami perencanaan penganggaran. Sehingga sering terjadi pergeseran anggaran.

“SKPD kurang memahami pengelolaan keuangan yang berakibat terlambatnya pengajuan pencairan dana,” kata Edy.

Selain itu, promosi dan mutasi OPD dinilai kurang terencana dengan baik. Sehingga tidak terwujudnya efisiensi kinerja OPD yang sesuai. Perekrutan promosi dan mutasi jabatan dianggap fraksi ini hanya sebatas memenuhi regulasi tanpa memperhatikan subtansi.

Berikutnya, Fraksi PDIP menilai pengelolaan Perumda dan PDAM sangat lemah. Itu dibuktikan dengan penyertaan modal yang digelontorkan sebesar Rp 16 miliar, namun deviden yang diberikan ke pemerintah hanya Rp 135 juta, dan biaya oprasional Perumda mencapai Rp 4,73 miliar.

Bahkan, kata Edy, laporan keuangan perumda dari target pendapatan Rp 19 miliar hanya terealisasi Rp 9 Miliar atau hanya 48 persen dengan kredit macet lebih dari Rp 5 miliar.

Khusus PDAM, Edy melihat pelayanan tidak maksimal. Laporan keuangan yang berantakan, perekrut karyawan yang  tidak profesional, dan piutang sampai Rp 13 miliar. Selain itu, terdapat perekrutan karyawan dan pengankatan direksi yang dianggap tidak profesional.

“Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan mendorong bupati Jepara untuk melakukan audit operasional Perumda dan PDAM,” tegas Edy.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDIP Jepara juga menanyakan inventarisasi aset BUMD, pro atau tidaknya pemerintah pada investor, optimalisasi pengembangan wilayah industri di Jepara bagian utara, kurangnya serapan belanja daerah dari 90 persen, dan kejelasan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gemulung. Serta penanganan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara.

Edy menambahkan, pihaknya melihat pengadaan bantuan pangan dari luar daerah, padahal Jepara termasuk daerah surpluss pangan. Itu dianggap tidak mendukung progam pemerintah yang mensingkronkan bantuan Jaring Pengaman Sosial  (JPS) dan recovery ekonomi.

“Agar Bapak Bupati Jepara segera menertibkan oknum-oknum tersebut,” tandas Edy.

Menanggapi kritikan itu, Bupati Jepara, menerima seluruh catatan tersebut. Pihaknya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang menjadi kelemahan bagi birokrasi yang ia pimpin.

“Terima kasih atas catatan-catatannya. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ucap Andi.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...