Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

PAD Pemkab Kudus di Semester Satu Baru Capai 49 Persen

Salah satu reklame yang ada di area perkotaan Kota Kretek yang dikenai pajak. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus pada semester satu di tahun 2021 ini baru mencapai 49 persen. Atau sebanyak Rp 979 miliar dari total target PAD tahun ini yakni sebanyak Rp 1,9 triliun.

Sementara untuk PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, sekaligus lain-lain PAD yang sah yang ditarget sebesar Rp 358,8 miliar kini baru terealisasi sebesar Rp 150,4 miliar.

“Atau sekitar 42 persen dari target yang dibebankan,” ucap Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Eko Djumartono, Rabu (14/7/2021).

Eko menyebutkan, realisasi semester pertama di tahun ini lebih rendah dibandingkan realisasi semester pertama pada tahun 2020 lalu. Hal tersebut dikarenakan target tahun ini adalah target optimis dari Pemkab Kudus.

“Sementara di tahun lalu adalah target hasil berbagai pertimbangan karena saat itu awal-awal Covid-19 ya,” kata Eko.

Hal yang menjadi penyebab lainnya adalah karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang tengah dilaksanakan Pemkab Kudus. Di mana sangat memengaruhi pemasukan sektor usaha penghasil pajak seperti hotel dan restoran.

“Tak bisa dipungkiri semua sektor sekarang macet, apalagi restoran yang saat ini tak bisa melayani makan di tempat, itu jelas mempengaruhi pendapatan mereka, alhasil juga mempengaruhi pembayaran pajaknya,” jelas dia.

Sementara Bupati Kudus HM Hartopo menyatakan jika Pemerintah Kabupaten Kudus baru akan menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi apabila kebijakan PPKM Darurat tak diperpanjang lagi.

Hartopo mengatakan tentu akan sulit menggenjot perekonomian di tengah pengetatan aturan. “Saat ini kan masih ada instruksi-instruksi dari pemerintah pusat, jadi kita patuhi itu saja dulu,” ucap  Hartopo.

Walau demikian pihaknya memastikan Pemkab Kudus akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan daerah usai pemberhentian PPKM Darurat.

Di sisi lain, Hartopo kembali meminta masyarakat untuk tetap memantuhi anjuran di tengah PPKM Darurat. Serta tentunya, menerapkan protokol kesehatan terus melandaikan kasus sekaligus memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Kudus.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...