Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Jadi Syarat Nikah, Pemkab Jepara Gratiskan Swab Kepada Calon Pengantin

Bupati Jepara Dian Kristiandi, melarang warga menggelar resepsi pernikahan di masa PPKM darurat. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Jepara- Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara layanan pernikahan tetap dibuka. Namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calom mempelai.

Syarat tersebut adalah para calon harus menjalani pemeriksaan rapid antigen. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah, seperti saksi, wali nikah dan pihak lain.

Selain itu pada masa PPKM hanya diperbolehkan melakukan prosesi akad nikah dengan melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan untuk resepsi pernikahan tidak diperkenankan digelar.

“Untuk rapid tes antigen kepada para calon pengantin akan kita gratiskan. Teknisnya akan diatur oleh organisasi perangkat daerah terkait,’’ kata Bupati Jepara Dian Kristiandi usai melakukan pertemuan secara virtual dengan para modin se-Kabupaten Jepara, Selasa (13/7/2021) siang.

Keharusan melakukan swab antigen ini dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran dari Bimas Islam Kementrian Agama, perihal layanan Nikah Saat PPKM Darurat. Sedangkan pemeriksaan swab antigen gratis akan diberikan kepada 5 orang saja.

“ Jadi yang akan menerima fasilitas rapid antigen gratis, masing-masing calon pengantin, saksi dan wali pengantin yang keseluruhannya berjumlah lima orang,’’ jelas bupati.

Pemeriksaan swab antigen dalam layanan nikah ini, akan dilakukan 1×24 jam sebelum prosesi akad nikah. Kebijakan ini, hanya berlaku selama diterapkannya PPKM Darurat, untuk selanjutnya masih akan menunggu perkembangan.

“Jadi kalau hasil rapid antigen calon pengantin positif ya acara nikahnya ditunda dulu. Untuk walinya, kalau bisa diganti ya diganti. Kalau tidak ya silahkan ditunda nikahnya,” ujar Andi menjelaskan.

Selanjutnya Dian Kristiandi juga meminta kepada masyarakat agar mematuhi PPKM Darurat. Termasuk rencana menggelar resepsi pernikahan. Jika ada yang nekat, maka resikonya akan dibubarkan oleh petugas keamanan.

Prosesi akad nikah juga hendaknya dilakukan dengan sederhana dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan saja. Pelaksanaannya juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin ketat.

Harus mencuci tangan lebih dulu, memakai masker, tidak bergerombol dan menghindari kerumunan. Ketentuan ini harus dilaksanakan dengan ketat, dengan harapan menghindari penyebaran Covid-19.

‘’Tolong untuk dipatuhi. Jadi tidak boleh mengelar resepsi pernikahan, untuk mematuhi PPKM Darurat,’’ tandasnya.

Selain pernikahan, bupati juga mengimbau kegiatan keagamaan seperti tahlilan agar dilaksanakan di rumah masing-masing. Tempat ibadah bisa digunakan bagi tokoh agama untuk memimpin tahlil dan diikuti masyarakat dari rumah. Inovasi ini sebagai alternatif untuk tetap mendoakan almarhum tanpa harus berkumpul dan berkerumun.

Penulis: Budi erje
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...