Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Hari Ini Masih Ada Pabrik di Jepara Tak Terapkan WFH 50 Persen

Pekerja tengah menuju tempat kerja di salah satu pabrik di Jepara. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Pabrik di Kabupaten Jepara, Selasa (27/7/2021) masih ada yang belum menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH) PPKM Darurat. Padahal sebelumnya, para pengusaha telah dipanggil oleh bupati Jepara untuk menerapkan kebijakan ini.

Masih adanya pabrik yang belum menerapkan didapati oleh Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif saat melakukan sidak di PT Jiale Indonesia Textile.

Ia menegaskan, kepada perusahaan itu harus mulai menerapkan WFH 50 persen, paling lambat mulai besok pagi.

“Ternyata memang belum dilaksanakan. Yang baru dilaksanakan baru officer. Karyawan belum. Tapi saya meminta besok pagi mulai 50 persen. Bukan sif, tapi WFH,” kata Gus Haiz, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di perusahaan tersebut.

Menurutnya, tingkat mobilitas masyarakat di Jepara masih tinggi. Salah satu yang paling besar adalah di pabrik-pabrik.

Suasana PT Jiale Indonesia Textile saat pimpinan DPRD Jepara melakukan sidak. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

Sementara Manager Human Resource Development (HRD) PT Jiale Indonesia Textile, Sri Sulasteri M, mengaku sampai hari ini memang belum menerapkan aturan WFH 50 persen.

Sehingga seluruh karyawan yang berjumlah 3.600 orang masih masuk semua. Penerapan WFH 50 persen hanya diberlakukan untuk officer.

Ia mengakui, selama PPKM Darurat, pihak perusahaan menerapkan sif. Sehingga, dengan jumlah keseluruhan karyawan sebanyak 3.600 orang, dibagi dalam dua sif.

Sebelum PPKM Darurat perusahaan itu memang tidak menerapkan sistem sif.

“Persepsi kami, PPKM Darurat yang pasti tidak 100 persen. Jadi kami komunikasi dengan HRD-HRD di Jepara. Rata-rata dibagi dua sif. Persepsi kami juga sama. Misalnya karyawan 1.500 dibagi dua, jadi 750 orang,” katanya.

Kemarin, lanjut Lasteri, pihaknya dan sejumlah perusahaan telah dipanggil dan diperingatkan Bupati Jepara Dian Kristiandi. Mereka diperintahkan untuk mengikuti aturan tersebut.

Untuk itu, hari ini pihaknya akan menggelar rapat internal dan segera menerapkan WFH 50 persen.

Ia menyatakan, konsekuensi pemberlakukan WFH 50 persen itu amat berat. Yakni jika produksi terlambat, maka akan kena pinalti.

Dan jika hal itu terjadi, para buyer akan memandang perusahaan itu tidak bisa melaksanakan target.

“Konsekuensinya kalau delay akan kena klaim. Dan klaimnya tidak sedikit. Banyak dan bahkan kemungkinan kebelakangnya ada order atau tidak kita tidak tahu,” pungkasnya.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...