Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Vaksin Berbayar Tidak Diambilkan dari Hibah Pemerintah UAE

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Pers Kepresidenan)

MURIANEWS, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong (VGR) tidak diambilkan dari hibah Pemerintah Uni Emirat Arab. Budi menyampaikan itu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara daring, Selasa (13/7/2021).

“Saya memastikan ini 500 ribu Sinopharm dan akan tambah 250 ribu hibah pribadi dari Raja UEA ke Jokowi tidak dijual oleh Bio Farma, hibah itu dipegang kami di Kemenkes,” kata Budi seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Diketahui, Presiden Jokowi menerima bantuan hibah 500 vaksin dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE). Rencananya, vaksin hibah itu akan ditambah 250 ribu lagi dari negara yang sama.

Budi menyatakan pihaknya sangat hati-hati dalam menggunakan vaksin hibah dan selalu meminta arahan Jokowi. Menurutnya, vaksin hibah dari Pemerintah UEA yang bakal bertambah sebanyak 250 ribu lagi sudah diarahkan Jokowi untuk digunakan bagi kelompok difabel.

“Kami sangat hati-hati mau keluarkan, kami minta arahan Bapak Presiden dan arahan Presiden tadinya vaksin ini mau digunakan untuk haji supaya cepat, jadi presiden bilang jangan dikasih mana-mana siapkan untuk haji. Tapi karena haji tidak jadi, oleh Presiden diarahkan untuk difabel,” tutur Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik langkah pemerintah yang membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma. Ia berharap jenis vaksin yang diperjualbelikan lewat Kimia Farma itu nantinya bukan barang hibah dari negara lain.

“Smg jg bukan vaksin hibah negara sahabat yg diperjualbelikan,” kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Senin (12/7).

Ia pun mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan untuk mencari untung dari rakyat. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar pemerintah membatalkan langkah membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

“Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat,” katanya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: CNNIndonesia.com

Comments
Loading...