Jumat, 29 Maret 2024

Mobilitas Warga Masih Tinggi, Pemkab Kudus Minta Masukan Pengusaha

Anggara Jiwandhana
Rabu, 7 Juli 2021 15:38:23
Audiensi Disnakerperinkop UKM Kudus dengan perwakilan Apindo Kudus, Rabu (7/7/2021). (MURIANEWS/Istimewa)
[caption id="attachment_226818" align="alignleft" width="880"] Audiensi Disnakerperinkop UKM Kudus dengan perwakilan Apindo Kudus, Rabu (7/7/2021). (MURIANEWS/Istimewa)[/caption] MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus meminta saran dan bantuan kepada para pengusaha di Kabupaten Kudus untuk turut mengurangi mobilitas pekerjanya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya mobilitas yang terjadi di Kabupaten Kudus selama PPKM Darurat ini. Yakni hanya sebanyak 12,2 persen saja. Persentase tersebut muncul saat Pemkab Kudus mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Selasa (7/7/2021) malam. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus terkait hal tersebut. “Kami menindak lanjuti hasil rapat semalam. Kemudian kami undang Apindo ke kantor kami untuk meminta saran dan bantuannya terkait ini,” ujar Rini, Rabu (7/7/2021). Baca: Mobilitas Warga Kudus Masih Tinggi Selama PPKM Darurat, Hanya Turun 12,2 Persen Hasilnya, lanjut Rini, para pengusaha di Kabupaten Kudus akan menerapkan long sif atau sif panjang bagi para pekerja di sektor produksi. Sementara untuk pekerja kantoran, akan menerapkan sistem WFH (work from home) 50 persen. Selain itu, lanjut Rini, perusahaan juga akan mengatur pekerjanya agar tidak bepergian setelah pulang kerja. Dengan begitu mobilitas para pekerja bisa dikurangi. “Semoga ini bisa diterapkan dengan maksimal. Sehingga mobilitas dari sektor pekerja bisa ditekan,” tandasnya. Baca: Pemerintah Gunakan Tiga Indikator untuk Pantau Mobilitas Warga Kudus, Apa Saja? Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah berencana untuk mematikan sebagian lampu kota di ruas-ruas jalan menuju Alun-Alun Kudus. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan lampu yang akan terekam di satelit NASA/NOAA. Kepadatan cahaya lampu sendiri, merupakan satu dari tiga indikator penentu turunnya mobilitas warga suatu kabupaten/kota selama PPKM Darurat Jawa-Bali 3 hingga 20 Juli mendatang. Selain itu, indikator penentu lainnya adalah dari dari Facebook Mobility, dan Google Traffic.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar