Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Khawatir Keselamatan, Ketua KPU dan Bawaslu Yalimo Pilih Mundur

Susasana warga Yalimo yang mengamankan diri di Koramil Elelim, Yalimo, Papua, Kamis (1/7/2021)(Dok Kodim 1702/Jayawijaya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURIANEWS, Wamena – Ketua KPU Yalimo Provinsi Papua Yahemia Walianggen dan Ketua Bawaslu Yalimo, Provinsi Papua Habakuk Mabel memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka merasa tidak mampu menjalankan tuugas sebagai mana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Yalimo untuk kedua kalinya.

Yehemia Walianggen saat dihubungi Antara mengatakan pihaknya sudah melaksanakan berbagai tahapan pemilihan secara maksimal. Termasuk di antaranya, melakukan PSU di dua distrik, namun semua hasil itu dibatalkan MK.

“Secara pribadi, saya tidak akan melaksanakan PSU (untuk kedua kalinya). Akan saya sampaikan kepada pimpinan di KPU Provinsi dan KPU RI, jika saya akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPU Yalimo,” katanya, Senin (5/7/2021).

Yehemia khawatir, jika PSU kedua kali yang diputuskan tetap dilaksanakan, akan mengakibatkan dampak kerusuhan yang lebih besar.

“Kalau dipaksakan, akan berbahaya dan bermuara pada konflik horizontal antara masyarakat. Penyelenggara pastu akan terganggu dan proses ini tidak akan maksimal,” katanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Yalimo, Habakuk Mabel mengaku mengundurkan diri karena kondisi tidak menjamin keselamatan dirinya sebagai penyelenggara.

“Pada prinsipnya, kami, Ketua KPU dan Bawaslu Yalimo tidak akan melaksanakan putusan MK untuk PSU lagi. Kami memilih mengundurkan diri. Kami sudah lakukan tahapan dengan baik, namun karena putusan MK yang tidak jelas ini membuat kami tidak bisa paksakan,” katanya.

Menurutnya, pata tahapan pemilihan bupati pertama dan PSU pertama di dua distrik, penyelenggara sudah menghadapi situasi yang berat. Pihaknya juga sudah berupaya menyukseskan semua proses hingga berhasil. Namun, kemudian muncul putusan MK untuk dilakukan PSU lagi.

“Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat tetapi kami pada prinsipnya tidak bisa memaksakan karena kondisi yang dialami di daerah sangat sulit. Kita penyelenggara diancam habis-habisan. Kami merasa kemarin itu sudah sukses tetapi semua dibatalkan,” katanya.

Dirinya khawatir jika putusan MK itu dilaksanakan maka bukan saja berdampak seperti perusakan atau pembakaran fasilitas pemerintah tetapi bisa saja berimbas pada kekerasan fisik kepada masyarakat Yalimo.

“Saya tidak mau mengawasi tahapan ini (PSU ke dua kali) sebab atas putusan MK kemarin masyarakat secara spontan melakukan perusakan, pembakaran fasilitas pemerintah daerah dan jangan lagi berimbas pada kekerasan fisik pada masyarakat lain,” katanya.

 

Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber: Antara

Comments
Loading...