Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

538 Pelanggar Prokes di Kudus Ditindak Satpol PP dalam Dua Bulan Terakhir

Salah satu pelanggar prokes dihukum menyapu Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus kembali menggencarkan operasi yustisi di sejumlah titik kerumunan di Kabupaten Kudus. Hasilnya, sejak tanggal 3 Mei hingga 25 Juni 2021 lalu, Satpol PP telah menindak sebanyak 538 pelanggar protokol Kesehatan (prokes).

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, kebanyakan pelanggar yang ditindak adalah mereka yang beraktivitas di luar rumah tapi tidak mengenakan masker.

“Mereka ada yang disanksi denda, disanksi sosial, maupun teguran lisan dan tertulis,” ujar Djati, Rabu (30/6/2021).

Lebih rinci, Djati merincikan ada sebanyak 246 pelanggar yang diminta untuk menyapu fasilitas umum. Kemudian ada sebanyak 24 orang yang lebih memilih sanksi denda sehingga terkumpul sebesar Rp 1,2 juta.

“Sedang sisanya ada yang diberi teguran tertulis maupun teguran lisan,” katanya.

Tim gabungan Satgas Covid-19 Kudus juga, lanjut Djati, telah membubarkan sebanyak 319 titik kerumunan. Serta menutup sebanyak 255 tempat yang menimbulkan kerumunan.

“Satpol PP Kudus selama dua bulan ke belakang juga telah melakukan operasi sebanyak 712 kali dengan lokasi berpindah-pindah,” terangnya.

Pihaknya pun memastikan akan terus mengefektifkan sanksi denda dan sanksi sosial untuk mengatasi para pelanggar prokes di pusat-pusat keramaian. Walau demikian, pihaknya berharap masyarakat tetap sadar diri akan penerapan protokol kesehatan.

“Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas,” tandas Djati.

Penegakan prokes oleh Satgas Covid-19 sendiri berlandaskan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41/2020 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Serta SE Bupati Kudus Nomor: 360/1379/04.03/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sementara sanksi pelanggaran prokes sesuai aturan tersebut untuk perorangan adalah denda sebesar Rp 50 ribu. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro adalah sebesar Rp 200 ribu. Kemudian untuk usaha kecil sebesar Rp 400 ribu, usaha menengah sebesar Rp 1 juta, dan usaha besar sebesar Rp 5 juta.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...