Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Besok, Indonesia Dikabarkan Terapkan Lockdown dengan Nama PPKM Darurat, Begini Kata Satgas Covid

Ilustrasi (Freepik)

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah Indonesia dikabarkan akan memberlakukan lockdown untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 yang tak terkendali. Lockdown versi pemerintah ini dikabarkan akan bernama PPKM darurat.

Kabarnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini akan diberlakukan besok, 30 Juni 2021 hingga dua pekan ke depan.

Terkait kabar tersebut Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dr Alexander K Ginting mengakui pemerintah sedang menggodok opsi kian memperketat PPKM kabupaten/kota. Tujuannya untuk membatasi kegiatan dan mobilitas warga.

“Sedang dalam penggodokan untuk melihat PPKM kabupaten kota yang superketat untuk membatasi mobilisasi penduduk,” tegas Alex seperti dikutip dari Solopos.com, Selasa (29/6/2021).

Belum diketahui bagaimana aturan teknis terkait pelaksanaan PPKM darurat ini. Alex tidak menjelaskannya.

Sementara itu mengutip Detik.com, opsi PPKM darurat ini masih dikaji, baik dari diksi penamaan maupun substansi ketentuan-ketentuan di dalamnya.

Anggota DPR dari Komisi IX yang bermitra dengan Kemenkes, Saleh Daulay mengakui memang sudah saatnya diberlakukan pengetatan ekstra pada PPKM. Penebalan PPKM yang selama ini sudah dilakukan dianggap belum cukup.

“Sementara, disebutkan bahwa IDI meminta agar pemerintah melakukan lockdown total sekitar 2 pekan. Nah, menurut saya, rekomendasi IDI dan para ahli seperti ini yang harus dipikirkan dan diterapkan,” kata Saleh Daulay, Selasa (29/6/2021).

“Nah, masalahnya, Presiden Jokowi pernah menyebut bahwa PPKM mikro sama dengan lockdown. Kalau itu yang disebutkan, ya tentu agak berat menerapkan lockdown. Di Komisi IX, opsi penerapan lockdown belum pernah disampaikan. Kami memiliki grup bersama dengan Kemenkes. Menkes termasuk anggota grup tersebut. Belum ada informasi seputar lockdown,” lanjutnya.

Ketua Fraksi PAN ini mengatakan kebijakan PPKM mikro tidak lagi efektif. Dengan berkembangnya varian baru Covid-19, menurutnya, tantangan akan semakin berat dan tidak bisa dianggap enteng.

“Sekarang saya dengar ada empat varian baru. Varian Alpha, Beta, Delta, dan Delta Plus. Ada juga yang menyebut, varian India, Inggris, dan Afrika. Malah belakangan, ada nama baru: varian Lambada, yang katanya berasal dari Amerika Latin,” ujarnya.

Saleh menyebut tuntutan untuk melakukan PPKM darurat atau PSBB ketat sangat rasional dilakukan saat ini. Dia berharap pemerintah tidak terlambat mengambil sikap.

“Tuntutan untuk segera mengambil langkah PPKM darurat atau PSBB ketat saya kira sangat rasional. Pasalnya, rumah-rumah sakit rujukan Covid-19 dikabarkan hampir penuh. Belum lagi, tenaga-tenaga medis yang sangat terbatas dinilai kewalahan dalam menangani semua yang terpapar. Dan pada sisi lain, program vaksinasi masih jauh dari pencapaian 70 persen total penduduk,” ujarnya.

“Pemerintah tidak boleh terlambat. Keselamatan dan kesehatan warga negara harus diutamakan. Justru di situ letak pentingnya peranan pemerintah. Masyarakat tidak akan mampu berbuat banyak tanpa kebijakan-kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah,” imbuhnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com, Detik.com

Comments
Loading...