Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

25 Daerah di Jateng Zona Merah, Ganjar Perintahkan 7.000 Lebih RT Dilockdown

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori zona merah Covid-19 bertambah menjadi 25 daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengeluarkan perintah tegas. Di antaranya memerintahkan lockdown.

Perintah untuk lockdown itu diterapkan pada 7.000 lebih RT di Jawa Tengah. Ganjar menyebut surat instruksi ini akan diusahakan malam ini juga rampung dan dikirimkan ke bupati/wali kota.

Disebutkan 25 daerah yang kini masuk zona merah yaitu Kabupaten Grobogan, Demak, Jepara, Kota Semarang, Pati, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Kebumen, Rembang, Wonogiri, Brebes, Kendal, Batang, Kabupaten Semarang, Karanganyar, Purworejo, Kudus, Blora, Kota Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Kabupaten Tegal, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Ini dikatakan Ganjar usai mengikuti rapat penanganan Covid-19 bersama Wakil Menteri Kesehatan secara daring, Senin (28/6/2021).

“Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan,” katanya.

Ganjar menyebut, jumlah RT zona merah ini mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 5.700 RT, kini jadi 7.000-an RT.

“Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin enggak, maka sekarang harus,” ujarnya.

Ia menilai, dengan lockdown tingkat RT itu maka penanganan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. TNI/Polri juga sudah siap untuk melakukan pengamanan. “Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan,” ucapnya.

Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.

“Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effortnya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga,” ucapnya.

Masing-masing kepala daerah juga diminta memiliki tanggung jawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan.

“Bupati/wali kota punya dong tanggung jawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing, jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggungjawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus,” ucapnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, bupati/wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang.

“Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi,” ucapnya.

Kebijakan pengetatan seperti ini menurutnya, sebaiknya  dilakukan di seluruh daerah risiko tinggi di Indonesia. Dirinya meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja.

“Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya,” pungkasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...