Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Vonis Mati 6 WNA Terpidana Kasus Sabu-Sabu Seberat 402 Kg Dibatalkan, Anggota DPR RI Minta MA Selidiki Hakim PT Jabar

Vonis mati Enam WNA kasus Narkoba dibatalkan, Ahmad Sahroni kecam PT Bandung. (tribunnews.com/screenshot youtube DPRRI)

MURIANEWS, Jakarta- Menyusul keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat di Bandung, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan kecamannya. PT Jawa Barat, diketahui membatalkan hukuman mati bagi enam orang WNA terpidana kasus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 402 kg, di Cibadak, Sukabumi.

Menurut Ahmad Sahroni, Anggota DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai NasDem ini, putusan PT Jawa Barat, tersebut kontraproduktif dengan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran Narkotika. Selain itu juga kontraproduktif terhadap upaya penindakan tegas terhadap para pelaku pengedar narkoba.

Putusan ini menurutnya, jelas melukai rasa keadilan rakyat. Pihaknya sangat sedih dengan putusan yang dilakukan hakim di PT Bandung terkait kasus ini. Karena ketika kepolisian berusaha keras memberantas narkoba, namun di tingkat pengadilan, hukuman bagi para pengedar ini justru diringankan.

“Padahal harusnya hakim dan Jaksa memiliki prinsip yang sama, untuk mengganyang bandar besar. Jadi memang hukum mati yang pantas,” kata Sahroni dalam keterangannya, Minggu (27/6/2021), seperti yang dilansir dari Tribun News.

Pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Cibadak, para tersangka yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan bagian dari jaringan narkoba internasional ini sudah dijatuhi hukuman mati. Namun dalam sidang banding di PT Bandung, vonis hukuman mati tersebut dibatalkan.

Atas hal ini, Ahmad Sahroni juga meminta pada Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelidiki lebih lanjut terkait majelis hakim yang menjatuhkan putusan ini. Sebab, menurut Sahroni putusan yang dibuat tersebut janggal.

“Saya mau ada pengusutan di balik keputusan PT ini. Karena ini jelas tidak masuk akal vonisnya. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu menyelidiki dan menurunkan tim khusus untuk memeriksa hakim maupun putusan hakimnya dalam kasus ini,” pungkasnya.

Penulis: Budi erje
Editor: Budi erje
Sumber: tribunnews.com

Comments
Loading...