Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.

Penerimaan Pajak Daerah di Kudus Hingga Juni 2021 Capai Rp 53,76 Miliar

Salah satu reklame yang ada di area perkotaan Kota Kretek yang dikenai pajak. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kudus dari Januari hingga Awal Juni 2021 ini sudah mencapai Rp 53,76 miliar. Sementara target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp 100 miliar.

Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Famny Dwi Arfana mengatakan, pihaknya tetap akan mengupayakan penerimaan seratus persen di sisa waktu yang ada.

Walau diketahui, pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus membuat sejumlah sektor pembayar pajak mengalami dampak yang cukup signifikan.

“Jika dilihat dari realisasi penerimaan sampai awal Juni ini, kami optimis hingga akhir tahun bisa tercapai seratus persen, yakni Rp 100 miliar,” ucap Famny, Kamis (24/6/2021).

Pihaknya merincikan, target penerimaan pajak sebesar Rp100 miliar, berasal dari 11 pos penerimaan pajak.

Yakni, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Kemudian, ada juga pajak mineral bukan logam batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan.

Untuk pajak penerangan, sambung dia, ditarget menyumbang sebesar Rp 51,7 miliar. Kemudian pajak hotel sebesar Rp 2,6 miliar. Untuk pajak restoran sebesar Rp 9,6 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 553,89 juta, dan pajak reklame sebesar Rp 3,2 miliar.

Sementara untuk pajak mineral bukan logam batuan ditarget sebesar Rp 36,1 juta, pajak parkir sebesar Rp 616,1 juta, pajak air tanah sebesar Rp 2,79 miliar, pajak sarang walet sebesar Rp 10,87 juta, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp 25,5 miliar.

“Yang terakhir pajak bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) sebesar Rp 29 miliar,” rinci Famny.

Pihaknya menambahkan, dari sebelas pos tersebut, hingga awal Juni ini yang realisasinya paling tinggi adalah padapos BPHTB sebesar 61,36 persen.

“Sementara yang masih rendah dari pos penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, saat ini masih nihil,” tandasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...