Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tak Kantongi Izin, Tower Seluler di Barongan Kudus Akan Dibongkar

Tower di Barongan Kudus yang dipermasalahkan karena belum ada IMB. (MURIANEWS/Yuda Auliya Rahman)

MURIANEWS, Kudus – Dianggap tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebuah menara atau tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Group di Desa Barongan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus akan segera dibongkar.

Terlihat petugas Satpol PP sudah berada di sekitar tower telekomunikasi base transceiver station (BTS) itu semenjak Rabu (23/6/2021) pagi tadi. Tower tersebut berdiri di lahan warga setempat yang bernama Munarto (56).

Dalam surat nomor 300/567/24.02/2021 yang disampaikan Satpol PP kepada camat setempat, disebutkan akan dilakukan penertiban atau pembongkaran terhadap tower tersebut. Karena tower di lokasi tersebut tak memiliki IMB.

Penertiban tersebut sebagai penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdasarkan rekomendasi dari Ombudsman RI.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah, belum bisa memberikan keterangan terkait rencana penertiban atau pembongkaran tower telekomunikasi tersebut “Sebentar, belum,” katanya di lokasi.

Menurut pemilik lahan, Munarto (56), menara telekomunikasi tersebut sudah mulai berdiri semenjak tahun 2020 lalu. Menurutnya tower tersebut berdiri di atas lahannya dengan luas 10×10 meter. Dan rencananya lahan miliknya akan disewa selama 20 tahun.

“Tapi saya belum tahu 20 tahun atau 10 tahun karena informasinya berubah-berubah, secara tertulis belum ada kesepakatan. Saya juga belum dapat surat resminya berapa tahun,” ungkapnya.

Dalam pembahasan sewa lahan secara lisan, lahan miliknya akan disewa sebesar Rp 90-100 juta per lima tahunnya. Namun hingga sampai saat ini pihaknya belum menerima uang sewa lahan, hanya pihaknya sudah menerima dana pinjaman dari pengelola tower sebesar Rp 42,5 juta untuk biaya balik nama sertifikat tanah.

“Karena kalau sewa itu harus balik nama, akhirnya saya balik nama dan kurangnya dipinjaman,” ucapnya.

Menurutnya, Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) sesuai prosedur. Dengan meminta persetujuan kepada para tetangganya. Dirinya sudah mendapatkan 31 tanda tangan persetujuan warga di atas materai. Meski diakuinya masih ada dua keluarga yang belum menyetujui.

Proses perizinan IMB juga menurutnya sudah dalam proses, namun memang surat resminya belum keluar.

“Izin lingkungan sudah, tapi memang masih ada tanda tangan dua keluarga yang belum setuju. Izinnya (IMB) itu sudah proses, tapi memang belum jadi, ” ujarnya.

Terpisah, pelaksana lapangan pembangunan tower tersebut, Bimo menyebut seharusnya keputusan pembongkaran tidak buru-buru. Apalagi bangunan tower tersebut belum permanen dan telah mengantongi izin gangguan (HO)

“Kami sudah ada tanda tangan sekitar 31 KK, kalau izinnya sekarang masih proses. Bangunan tower itu sekarang masih belum permanen atau masih combat,” ungkapnya.

Namun, pihaknya tak menampik memang ada beberapa warga yang menolak dan melaporkan pembangunan tower tersebut ke Ombudsman. Dirinya juga sudah menerima teguran dari Satpol PP.

“Padahal kami datang tidak langsung bangun, ada pemberitahuan, sosialisasi dan persetujuan warga sekitar. Perizinan juga ini masih proses, dan kami masih punya waktu hingga Agustus 2021,” jelasnya.

Pihaknya juga menyayangkan sudah adanya pencopotan arus listrik  pada tower tersebut. Sebab hal tersebut dikhawatirkan bisa berkibat fatal pada lingkungan sekitar.

“Itu ada penangkal petirnya, jika arus listrik diputus ya tidak jalan, groundnya juga dilepas. Jadi kami harapkan aliran listrik bisa diaktifkan kembali dan jika memang kami ada kesalahan prosedur kami siap bongkar dengan teknisi kami,” pungkasnya.

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...