Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

PPKM Mikro Diperketat, Mendagri Keluarkan Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

Warga melintasi aparat yang berjaga di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. (MURIANEWS/ Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 14 tahun 2021.

Inmen tersebut tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penangan di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan PPKM berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan pos komando (Posko) penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan,” demikian isi Inmendagri tersebut.

Dalam Inmen yang dikeluarkan langsung oleh Mendag Tito per tanggal 21 Juni 2021 tersebut, Mendag juga membatasi berbagai kegiatan masyarakat dengan berdasarkan zona masing-masing daerah. Hal ini sebagaimana tertulis dalam poin kedua.

Untuk Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif. Seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala

Kemudian Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Sedangkan Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Sedangkan untuk zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT secara ketat.

Bagi daerah Zona Merah, kegiatan keagamaan ditempat ibadah juga ditiadakan untuk sementara waktu hingga zonasinya menurun dan diperbolehkan oleh pemda.

Selain itu, juga ada pembatasan keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan.

Untuk menunjang hal tersebut, Inmen tersebut juga mengatur mekanisme PPKM Mikro. Salah satunya dengan dengan membentuk posko di tingkat desa dengan tujuan mengoptimalkan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga.

Posko yang dibentuk di tingkat desa maupun kelurahan juga harus memiliki empat fungsi, mulai dari pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

“Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan juga wajib  berkoordinasi dengan Satgas tingkat kecamatan hingga kabupaten. Selain Itu juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk disampaikan ke Satgas Covid-19 nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri,” tulis Tito dalam poin keenam.

Sementara, perihal kebutuhan pembiayaan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan dijelaskan di butir ketujuh instruksi tersebut. Yakni dengan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah.

Artinya, jika di tingkat desa dibebankan lewat dana desa maupun lewat sumber pendapatan lainnya seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sedangkan di tingkat kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten atau kota. Perihal kebutuhan Babinsa maupun Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI maupun Polri.

Sementara kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui APBD Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

Di instruksi instruksi menteri nomor 14 tahun 2021 itu juga membahas kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar. Dalam hal ini, dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG) atau Kementerian BUMN.

Selain itu juga dibebankan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan melalui APBD Provinsi, Kabupaten atau Kota.

“Untuk posko di tingkat desa ketua langsung dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam hal ini pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan mitra desa lainnya,” terangnya.

Di sisi lain, terkait posko di tingkat kelurahan diketuai oleh lurah yang  dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat kelurahan. Dijelaskan juga, di masing-masing posko baik posko yang berada di tingkat desa maupun posko  di tingkat kelurahan, pelaksanaan PPKM mimro ini dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

Seiring dengan berlakunya Instruksi Menteri ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 pada tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Berikut Isi Instruksi Menteri Nomor 14 tahun 2021

 

Reporter: Vega Ma’arijil Ula
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...