Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Sri Sultan Pastikan Yogyakarta Tak Akan Lockdown: Saya Nggak Kuat Ngragati Rakyat

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Jumat (15/5/2020). (Foto: dok Humas Pemda DIY)

MURIANEWS, Yogyakarta – Melonjaknya kasus Covid-19 di sejumlah daerah termasuk Yoyakarta tak membuat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk me-lockdown DIY.

Pihaknya juga memastikan tidak akan melakukan lockdown. Sri Sultan bahkan berpendapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro lebih tepat daripada lockdown.

“Nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat untuk ngragati (membiayai) rakyat sak Yogya. Keputusannya tetap PPKM. Konsekuensi lockdown itu totally close. Yang buka hanya apotek, toko obat, dan supermarket. Pemerintah (harus) ganti duit. Kita nggak kuat,” katanya seperti dikutip Detik.com.

Menurut Sultan, lockdown juga tak efektif jika hanya berlaku untuk masyarakat DIY. Sementara daerah lain masih tetap membebaskan mobilitas warga.

Nek di-lockdown, kabeh tunggu ning ngomah (kalau di-lockdown, semua berada di dalam rumah). Nggak boleh keluar. Gitu loh. Tapi kalau Yogya di-lockdown, ya kan, rakyat Yogya ora oleh (tidak boleh) keluar rumah,” ungkapnya

ning saka (tapi dari) Jakarta, saka (dari) Jawa Timur mlebu (masuk) Yogya terus arep ngapa (masuk Yogya terus mau apa)?” tambah Sultan usai memimpin rapat Covid-19 bersama Bupati dan Wali Kota se-DIY, di Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan, Yogyakarta, Senin (21/6/2021).

Sultan juga kembali menegaskan, jika harus memberlakukan lockdown, sangat berat bagi pemerintah. Sebab, Pemda DIY harus mengganti pendapatan dari larangan berjualan kecuali apotek, toko obat, dan supermarket. “Kita nggak kuat,” jelasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Sultan, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Di mana pusat memilih untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menjaga penularan Covid-19.

“Pusat kan keseimbangan ekonomi,” katanya.

Ia menegaskan, membatasi mobilitas penduduk akan dilakukan dengan memaksimalkan peran dari satgas di tiap RT melalui kalurahan. Mereka yang membatasi pergerakan masyarakat agar tidak terjadi penularan virus Corona.

“Untuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan membatasi pergerakan, mobilitas masyarakat. Membatasi di antara mereka di setiap kelurahan. Satgas yang belum terbentuk mohon untuk diselesaikan. Karena bagaimana, satgas ini penting untuk diambil kebijakan,” pesan Sultan.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat mengancam akan menerapkan lockdown sebagai solusi atas kenaikan Covid-19 akhir-akhir ini. Sultan menyebut lockdown sebagai salah satunya jalan setelah PPKM tak efektif di lapangan.

Sultan saat itu menjelaskan, pemerintah telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, selama seminggu terakhir kasus positif Corona di DIY harian di atas 500 orang.

“Kemarin (Ingub No 15/INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kalurahan harus sampai atasan (panewu/camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep opo meneh (mau apa lagi kebijakannya). Ya lockdown,” jelasnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...