Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Pajak Sembako di Pasar Tradisional, Begini Tanggapan APPSI Kudus

Pedagang berjualan sayur di Pasar Baru Kudus. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah merencanakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako. Namun, sepertinya hal itu tidak diperuntukkan bagi sembako yang ada di Pasar tradisional.

Melalui laman Instagram pribadinya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan hal itu. Dalam unggahanya pada Senin (14/6/2021) pukul 19.00 WIB, terdapat video dan foto Sri Mulyani mengunjungi Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Ibu pedagang bumbu menyampaikan kekhawatirannya membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual. Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,” tulisnya di caption Instagram.

Pada paragraf selanjutnya, Sri Mulyani menjelaskan tentang mekanisme PPN atas sembako. Di situ dia menjelaskan penerapan PPN atas sembako.

“Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang  harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak,” sambungnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Kudus Sulistiyanto menginginkan adanya keadilan atas rencana PPN sembako. Menurutnya hal itu mengacu pada sila kelima Pancasila.

“Kalau diterapkan, harus adil dan berdasarkan strata sosial masyarakat. Artinya diterapkan di swalayan atau pasar modern saja. Jangan di pasar tradisional. Kalau diterapkan di swalayan atau pasar modern saya yakin pembelinya masih mampu,” katanya, Selasa (15/6/2021).

Lebih lanjut, Sulistiyanto menyampaikan jika jadi diterapkan, PPN sembako harus menyejahterakan rakyat menengah ke bawah. Sehingga tidak ada perbedaan antara yang mampu dan yang kurang mampu.

“Sebenarnya memang wacananya PPN sembako itu yang disasar masyarakat mampu yang sering belanja di swalayan atau pasar modern. Semoga benar seperti itu dan tidak diberlakukan di pasar tradisional,” imbuhnya.

 

Reporter: Vega Ma’arijil Ula
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...