Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Dianggap Merugikan Petani, DPN APTRI Tolak Sembako Diberi PPN

Salah satu pedagang sedang menimbang gula pasir (MURIANEWS)

MURIANEWS, Kudus – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) secara tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako.

Rencana tersebut, tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf beleid tersebut, komoditas gula konsumsi menjadi salah satu barang kebutuhan pokok yang dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan tersebut, maka gula konsumsi akan jadi barang dikenakan PPN.

“Itu harus dikaji ulang, saat ini kan masih masa pandemi dan situasi ekonomi juga sedang sulit. Jika itu tetap dilakukan, dikhawatirkan akan berimbas ke semua lapisan masyarakat hingga membuat gaduh. Terutama para petani, merugikan petani,” kata Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin, Jumat (11/6/2021).

Pengenaan PPN pada gula konsumsi, kata Khabsyin, dipastikan akan merugikan seluruh petani tebu yang ada di Tanah Air. Karena pada akhirnya, PPN terhadap gula konsumsi pada ujungnya akan menjadi beban petani sebagai produsen.

Khabsyin mencontohkan, saat ini harga jual gula di tingkat petani hanya laku Rp 10.500/kg. Kemudian apabila dikenakan PPN 12% maka yang diterima petani tinggal Rp 9.240/kg.

Nominal itu jauh di bawah biaya pokok produksi sebesar Rp 11.500/kg. Padahal tahun 2020  gula tani laku Rp 11.200/kg tanpa ada PPN.

“Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani,” terangnya.

Petani tebu, lanjut dia, sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang memberatkan seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula. Belum lagi maraknya gula impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut menurut dia, sudah membuat petani tebu menjadi tertekan.

“Sekarang kok malah mau diberi PPN. Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. kalau PPN dipaksakan petani siap demo ke Jakarta,” tegasnya.

 

Reporter: Ali Muntoha
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...