Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Pembayaran Klaim Tak Jelas, Nasabah Bumiputera Jepara Wadul Dewan

Audiensi korban asuransi Bumiputra dengan DPRD Jepara. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Sepuluh nasabah yang terdaftar sebagai peserta asuransi Bumiputra di Kota Ukir menggeruduk kantor DPRD Jepara. Mereka mengadu tentang ketidakjelasan pencairan polis atau klaim dari pihak asuransi.

Ketua Forum Komunikasi Peserta Asuransi Bumiputera (FKPAB) Kabupaten Jepara Rhobi Sani, mengaku tiga anggota keluarganya menjadi peserta asuransi Bumiputra.

Mestinya, jatuh tempo pembayaran klaim bagi tiga anggota keluarganya itu November 2020 silam. Total nominal yang sama sekali belum terbayar sebesar Rp 200 juta.

“Kami lihat persoalan ini tidak hanya di Jepara. Kami sudah mendatangi kantor Bumiputera di Jepara. Namun pada intinya, klaim atas polis kami tidak jelas. Bahkan aplikasi antrean pembayaran di Playstore sudah tidak bisa kami akses,” kata Robhi saat audiensi dengan pimpinan dan Komisi C DPRD Jepara, Rabu (9/6/2021).

Adanya ketidakjelasan terkait pembayaran itu, Rhobi mengaku sangat khawatir dan waswas. Terlebih banyak media yang memberitakan bahwa di berbagai daerah juga terdapat permasalahan yang sama.

“Dibayarkan kapan pun, yang penting jelas bahwa polis ini akan dibayar pada jadwal tertentu. Sayangnya kami tidak mendapat jawaban atas itu,” ujarnya.

Rhobi menyebut, berdasarkan informasi terakhir yang dia himpun dari berbagai sumber, antrean polis yang dibayarkan tahun ini, adalah yang klaimnya jatuh tempo pada Maret 2018. Selanjutnya tidak ada kejelasan.

Dia meminta DPRD membantu nasabah untuk mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah pusat turun tangan agar ada kepastian.

Sementara itu, Junarso, salah satu korban yang kebetulan Wakil Ketua DPRD Jepara, meyakini bahwa korban asuransi di Jepara masih banyak. Nominal klaim yang belum terbayarkan sampai sekarang sebesar Rp 100 juta. Padahal, jatuh temponya sudah pada November 2018.

“Sampai sekarang belum ada kejelasan. Pokoknya ini harus kita oyak (kejar). Bagaimanapun caranya. Sebab ini hak kita,” tegas Junarso.

Ternyata, Junarso bukan satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Jepara yang mengalami nasib ini. Anggota dewan yang lain adalah Sri Lestari.

Dirinya mengaku sudah enam tahun membayar asuransi itu. Mestinya polis yang dibayarkan sepanjang 10 tahun. Namun, setelah mendengar permasalah asuransi Bumiputra, ia langsung menghentikan pembayarannya pada tahun ke 6 tersebut.

“Sudah saya bayar rutin selama 6 tahun. Begitu mendengar Bumiputera kolaps, saya hentikan pembayaran preminya,” ungkap Sri.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif mengatakan, pada tahap awal pihaknya akan mencari data terlebih dahulu mengenai jumlah nasabah yang mengalami situasi ini di Jepara.

“Untuk mengetahui pasti berapa jumlahnya, kami akan mengundang pihak terkait, termasuk Bumiputera Jepara dan Jawa Tengah. Kami rencanakan bulan ini juga,” kata Haiz.

Data valid persoalan-persoalan yang ada, kata Haiz, akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah politis dewan. “Entah ke DPR RI, Kementerian Keuangan, atau lembaga-lembaga lain,” tegasya.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...