Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Pajak Pascaproduksi PNBP Dinilai Memberatkan, Nelayan Juwana Pati Wadul DPR RI

Nelayan audiensi dengan anggota DPR RI Sudewo. (MURIANEWS/Cholis Anwar)

MURIANEWS, Pati – Para nelayan di Juwana, Kabupaten Pati bertemu dengan Anggota DPR RI Sudewo dalam acara padat karya di Syahbandar Pelabuhan Juwana, Sabtu (5/6/2021). Kesempatan itu digunakan untuk wadul terkait rencana pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati Rasmijan mengatakan, selama ini proses penarikan pajak praproduksi saja nominalnya sudah cukup banyak. Apalagi kalau sampai nanti diberlakukan PNBP pascaproduksi, dinilai akan sangat memberatkan nelayan.

“Dengar-dengar untuk PNBP rencananya 10 persen dari pendapatan kotor. Ini sangat memberatkan sekali. Sebelum berlayar kami dimintai pajak, setelah berlayar dimintai lagi,” keluhnya.

Menaggapi hal itu, Sudewo pun mengaku kesal dengan pola kebijakan pemerintah saat ini, apalagi untuk para nelayan. Melihat situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, menurutnya para nelayan membutuhkan biaya hidup, membutuhkan pendapatan yang layak.

“Tapi kalau pajaknya sampai 10 persen seperti itu, ya sangat memberatkan nelayan. Apalagi saat ini mereka harus berjuang untuk melawan pandemi Covid-19. Belum lagi kalau nanti bayar retribusi dan lain-lain,” terang Sudewo.

Seharusnya, lanjut wakil rakyat tersebut, sebelum mengambil kebijakan, pemerintah harus berbicara dulu kepada para nelayan, mencari formula yang terbaik. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh para nelayan, bukan secara sepihak.

“Kalau dibicarakan dulu dengan para nelayan, tentunya tidak akan terjadi kebijakan yang justru memberatkan nelayan. Sudah carut marut permasalahan nelayan ini. Kita harus segwra ambil tindakan,” tegasnya.

Dirinya mengaku akan terus mengawal aspirasi para nelayan yang ada di Bumi Mina Tani ini. Sehingga nantinya kebijakan terkait pajak pascaproduksi itu bisa disesuaikan dengan kondisi nelayan di lapangan.

“Saya akan kawal ini. Mudah-mudahan nanti ada titik temu, sehingga para nelayan tidak harua dibebani pajak dengan persentase yang cukup tinggi,” pungkasnya.

 

Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...