Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tuntut Pembayaran Insentif, Nakes RSUD Bumiayu Geruduk DPRD Brebes Hingga Ancam Tak Akan Tangani Pasien Covid

Sejumlah tenaga kesehatan RSUD Bumiayu mendatangi kantor DPRD Brebes untuk menyampaikan aspirasi terkait pembayaran insentif, Rabu (2/6/2021). [Suara.com/F Firdaus]
MURIANEWS, Brebes – Belasan tenaga kesehatan (nakes) RSUD Bumiayu, Kabupaten Brebes menggeruduk kantor DPRD Brebes, Rabu (2/6/2021) siang. Mereka menuntut pembayaran insentif dibayarkan penuh sesuai ketentuan.

Jika tidak, para nakes ini mengancam tidak akan menangani pasien Covid-19 yang dibawa ke rumah sakit.

Mengutip dari Suara.com, nakes dating dengan membawa sejumlah material demo. Di antaranya spanduk bertuliskan “Zhalim Insentif Tidak Dibayarkan Sesuai Haknya” dan “Refocusing Dana Covid-19 Sebesar 140 Miliar Kemana dan Dimana?”

‎Perwakilan tenaga kesehatan RSUD Bumiayu, Albert Prasetya mengatakan, kedatangan dirinya bersama sejumlah rekannya sesama nakes ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

‎”Kami menuntut, meminta agar insentif nakes diberikan secara penuh sesuai dengan permenkes (peraturan menteri kesehatan), tidak dibeda-bedakan dengan sejawat kami di rumah sakit swasta,” ujar Albert.

‎Menurut Albert, anggaran insentif tenaga kesehatan yang dialokasikan di APBD Kabupaten Brebes dari refocusing anggaran hanya Rp 15 miliar.

Padahal tagihan insentif yang harus dibayarkan jumlahnya Rp 75 miliar yang terdiri dari tagihan 2020 sebesar Rp 30 miliar dan tagihan 2021 sebesar Rp 40 miliar.

“Kalau hanya dibayar Rp 15 miliar artinya cuma 15 persen saja. Ini kan sangat sedikit. Sedangkan nakes di rumah sakit swasta yang ditanggung APBN dibayar penuh. Kami minta keadialan karena pekerjaan dan risiko kami juga sama dengan nakes swasta,”‎ kata dia.

Diakui Albert, ‎Pemkab Brebes sudah mengalokasikan tambahan anggaran insentif untuk tenaga kesehatan sebesar Rp 10 miliar di APBD sehingga total anggaran yang dialokasikan menjadi Rp 25 miliar.

Meski demikian, dia tetap meminta agar insentif dibayar penuh seperti halnya insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit swasta.

“K‎ami mengapresiasi tambahan anggaran tersebut, tapi kami tetep kembali pada tuntutan semula karena kami tidak mau adanya pembedaan. Kami tetap meminta agar hak kami dberikan secara penuh,” ujarnya.

Albert yang merupakan Ketua Tim Penanganan Covid-19 RSUD Bumiayu mengatakan dia dan rekan-rekan seprofesi sudah sepakat tidak akan menangani pasien Covid-19 jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

“Kami sepakat tidak melayani pasien Covid-19 di RSUD Bumiayu. Risikonya nanti banyak pasien yang tidak tertangani,” tandasnya.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Suara.com

Comments
Loading...