Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Diteken 1.500-an Orang, Petisi Penolakan Pengerukan Pasir Laut Balong Jepara Diserahka ke Komnas HAM

Warga Desa Balong menyerahkan petisi penolakan tambang pasir kepada Ketua Komnas HAM RI. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Lebih dari 1.500 tanda tangan penolakan dari warga Desa Balong, Kecamatan Kembang Jepara diberikan kepada Komnas HAM RI. Petisi tersebut menjadi bukti bahwa sebagian besar warga Desa Balong menolak keras rencana pengerukan pasir di perairan mereka.

Koordinator massa penolak pengerukan pasir laut Balong, Dafiq, menyatakan tanda tangan penolakan tersebut digalang sejak bergulirnya rencana penambangan pasir itu sampai saat ini.

Petisi itu disampaikan kepada Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dalam stop map plastik saat di Kampus Unisnu Jepara, Kamis (27/5/2021).

“Sementara baru 1.500-an tanda tangan (penolak, red). Ini kami masih terus menggalang penolakan warga. Itu baru dari 30 persen warga kami saja. Belum semuanya,” ucap Dafiq usai diskusi terbatas dengan Komnas HAM.

Melalui petisi itu, Dafiq berharap agar Komnas HAM RI mau mendampingi mereka dalam menolak rencana pengerukan pasir laut tersebut. Sebab, bukan tidak mungkin dalam proses penolakan akan terjadi pelanggaran HAM dari pihak-pihak yang menolak gerakan mereka.

Baca: Ketua Komnas HAM RI Siap Kawal Kisruh Penambangan Pasir di Perairan Balong Jepara

Di hadapan Ketua Komnas HAM, Dafiq dan beberapa warga Balong mengadu tentang berbagai hal yang sudah mereka lalui selama penolakan. Seperti saat beberapa kali bersinggungan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara.

“Kami berharap Komnas HAM mau mendampingi kami. Mengawal perjuangan kami,” harap Dafiq.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI, Taufan mengatakan akan mempelajari berkas-berkas yang diberikan kepadanya.

Pihaknya juga akan melaporkannya kepada Gubernur Jawa Tengah. Sebab, Komnas HAM RI telah memiliki nota kesepahaman dengan gubernur, untuk menangani kasus HAM. Supaya bisa ditangani dengan cara yang lebih bermartabat.

“Kasus-kasus HAM kami pastikan akan ditangani dengan cara lebih bermartabat. Pasti, saya akan laporkan ini ke pak gubernur Jateng,” tegas Taufan.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...