Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Tak Diundang Dalam Pengarahan DPP, Pengamat: Karir Ganjar di PDIP di Ujung Tanduk

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (MURIANEWS)

MURIANEWS, Jakarta – Hubungan antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan merenggang. Ini terjadi setelah DPD PDIP Jateng jelas-jelas tidak mengundang Ganjar dalam acara pengarahan Pemilu 2024 di Semarang yang dihadiri oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Padahal dalam acara tersebut, semua kepala daerah se Jateng yang berasal dari PDIP diundang. Pengamat politik Nyarwi Ahmad menyebut karier politik Gubernur Jawa Tengah itu di PDIP di ujung tanduk.

“Bukan tidak mungkin, nasib Ganjar Pranowo untuk dapat memaksimalkan karier politiknya melalui PDI Perjuangan sudah di ujung tanduk,” kata Nyarwi yang kini menjabat sebagai Direktur Esekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Jakarta seperti dikutip Solopos.com, Senin (24/5/2021).

Ia melihat dari perspektif pemasaran politik, ada empat hal menarik untuk dicermati di balik peristiwa fenomenal tidak diundangnya Ganjar yang merupakan kader PDIP.

Data survei IPS pada awal April 2021, untuk 30 nama calon presiden, menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar sebesar 14,4%. Elektabilitas ini berada di urutan kedua setelah Prabowo Subianto (25,4%).

Dalam bursa calon wakil presiden, untuk 30 nama, Ganjar berada di urutan nomor 3, yaitu 8,3% setelah Anies Baswedan (12,8%). Tingkat elektabilitas ini juga tidak banyak mengalami perubahan untuk survei dengan 18 dan 10 nama calon presiden-wakil presiden.

Kendati demikian, potensi elektabilitas Ganjar ini bisa tidak akan bermakna jika dia gagal mendapatkan dukungan internal PDI Perjuangan.

Dalam pengarahan itu, baik Puan maupun Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, memberikan pernyataan terkait tidak diundangnya Ganjar.

Menurut Ahmad, meski memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, Ganjar berpotensi kehilangan peluang untuk mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan agar bisa masuk dalam bursa Pemilu 2024 mendatang.

“Sebagaimana yang dipotret sejumlah lembaga survei, termasuk IPS, Ganjar selama beberapa bulan terakhir makin populer dan tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi melampaui deretan sejumlah publik figur dan para tokoh pimpinan partai. Termasuk Puan Maharani sendiri,” ujar dia.

Hal menarik lain dalam peristiwa fenomenal ini, menurut dia, dinamika di internal PDI Perjuangan terkait dengan bursa capres dalam Pemilu 2024 mendatang tampaknya kian hangat dan memanas.

DPP PDI Perjuangan, lanjut dia, tampak makin terbuka untuk mengingatkan para kadernya khususnya yang menjadi publik figur popular dan memiliki potensi elektabilitas tinggi agar tidak off side.

“Kritik yang disampaikan Bambang Wuryanto ke Ganjar Pranowo mengindikasikan hal itu,” kata Ahmad.

Ia mengungkapkan dalam Pemilu 2024 mendatang, PDI Perjuangan tampaknya memiliki orientasi yang berbeda dengan parpol-parpol lain. Bukan cuma itu, sambung dia, PDIP juga mengambil langkah berbeda dengan yang pernah dilakukan dalam Pemilu 2014 dan 2019 lalu.  Pada Pilpres lalu, PDIP mencalonkan sosok yang lebih popular dan memiliki elektabilitas tinggi seperti Joko Widodo. Saat itu Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta setelah sebelumnya menjadi wali kota Solo.

Menurut dia, arah PDIP untuk Pemilu 2024 mendatang tampaknya makin jelas dengan untuk menjagokan figur tertentu di luar sosok populer sebagaimana Pranowo. “Dukungan pasar politik internal di PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo tampak masih belum aman,” ujarnya.

Pandangan lain, kata Ahmad, apa yang disampaikan Puan mengedepankan model pemasaran politik tradisional yang berbasis pada ideologi parpol. “Di sini parpol ditempatkan sebagai elemen terpenting,” katanya.

Ia menyatakan, parpol yang menganut model pemasaran ini biasanya lebih mengedepankan kinerja kolektif organisasi parpol sebagai produk politik utamanya dibandingkan citra dan kinerja para publik figur yang dimiliki oleh/menjadi kader parpol yang selama ini menduduki jabatan publik. Termasuk kepala daerah/gubernur.

Sedikitnya ada tiga syarat agar model pemasaran politik tradisional yang dijalankan PDI Perjuangan efektif. Syarat pertama, keanggotaan partai yang kuat dan mengakar yang ditandai dengan kepemilikan kartu anggota. walau pada PDIP hal ini belum merata di seluruh Indonesia melainkan hanya di Pulau Jawa, terkhusus di Jawa Tengah.

Syarat yang kedua, PDI Perjuangan mampu menata struktur organisasi kepartaiannya tidak hanya sebagai organisasi partai politik. Namun juga menjadi mesin pemasaran politik yang efektif dan penetratif.

Syarat ketiga, para elite PDI Perjuangan, khususnya yang menjadi publik figur atau menjabat di lembaga-lembaga negara/pemerintahan mampu lebih memasarkan partainya, dibandingkan dengan dirinya.

Ahmad menyatakan kritik yang disampaikan Bambang Pacul kepada Ganjar agar tidak terlalu ambisius masuk dalam bursa pilpres 2024, dapat dibaca sebagai peringatan bagi semua kader PDIP .

Hal ini secara khusus ditujukan kepada kader-kader memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi, agar lebih mampu “memasarkan” parpolnya. Bukan sekedar memasarkan dirinya saja.

“Namun, hal itu sepertinya tidak mudah, karena dalam panggung politik lokal dan nasional saat ini, visibilitas profil dan kinerja elite-elite parpol, khususnya yang menjadi pejabat publik di lembaga eksekutif, lebih menonjol, dibandingkan visibilitas kinerja organisasi parpolnya,” kata Ahmad.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Solopos.com

Comments
Loading...