Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Iptu Subkhan: Hukum untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Hukum

Kepala Unit Keamanan Khusus Satintelkam Polres Kudus Iptu Subkhan saat menyampaikan materi dalam webinar. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Kudus – Kepala Unit Keamanan Khusus Satintelkam Polres Kudus Iptu Subkhan menyebut, sumber hukum materiil di Indonesia saat ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk warisan Belanda. Sehingga seringkali sudah tak relevan dengan perkembangan zaman di negeri ini.

Ini dikatanya saat menjadi pemateri webinar ‘GOBRAL’ Ngobrol Bareng Ahli Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice bersama DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) Semarang, Minggu (9/5/2021).

Oleh karenanya menurut dia, menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan KUHP rasa Indonesia. Sehingga tidak saja memberikan kepastian hukum, tapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

“Karena hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum yang membawa konsekuensi bahwa dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum.

Baik penyelenggara negara, dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Di mana hukum juga merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah serta larangan, yang sifatnya mengikat serta mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

“Sebagai  konteks negara  hukum,  maka  semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan. Indonesia juga bagian dari keluarga  hukum civil law system atau sistem hukum Eropa kontinental, ciri utamanya, hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Saat ini, upaya penegakan hukum yang dilakukan lebih cenderung menggunakan sistem pemidanaan model retributive justice. Yakni konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman atau pemidanaan yang lebih fokus pada pelaku dan mengabaikan hak-hak korban.

“Sehingga penggalian prinsip retributive justice akan mengemukakan beberapa pertanyaan hukum apa yang telah dilanggar,” terangnya.

Dalam perkembangannya, ada beberapa faktor yang memengaruhi munculnya alternatif lain dalam penegakan hukum. Di antaranya asas hukum yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah jalan terakhir yang dikenal dengan asas ultimum rimidium.

“Kemudian adanya teori hukum yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan upaya penal dan nonpenal,” ucapnya.

Untuk hal ini, Polri juga diberikan ruang memilih cara penanggulangan tindak pidana melalui kewenangan dekresi kepolisian.

Ruang penegakan hukum nonpenal itu menjadi semakin kongkrit. Khususnya dalam penyelesaian sengketa sejak adanya istilah alternative dispute resolution (ADR) serta adanya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/V II/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang  penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana.

“Di masa yang akan datang, penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice khususnya di tingkat kepolisian diharapkan akan dapat terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, ” imbuhnya.

Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus menjadi payung hukum perdamaian di tingkat kepolisian yang memuat persyaratan, mekanisme, serta jenis pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice.

“Maka akan memberikan kepastian hukum, sehingga hasil kesepakatan perdamaian dengan secara restorative justice di tingkat kepolisian akan memiliki kepastian hukum. Sebagaimana kesepakatan diversi di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak setelah mendapat penetapan dari pengadilan,” pungkasnya.

 

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...