Jumat, 29 Maret 2024

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Cak Imin Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi 

Supriyadi
Sabtu, 8 Mei 2021 05:44:24
Muhaimin Iskandar. (Istimewa)
[caption id="attachment_217185" align="alignleft" width="880"] Muhaimin Iskandar. (Istimewa)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data terbaru dari Satgas Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, hingga Jumat (7/5/2021), kasus Covid-19 di Tanah Air sudah tembus 1,7 juta kasus. Dari data tersebut, ada 6.327 kasus baru dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 5.891 dalam satu hari kemarin. Sedangkan, untuk total pasien sembuh Covid-19 mencapai 1.558.423 pasien. Di susul pasien meninggal total ada 46.663 pasien. Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Ia menilai angka 1,7 juta bukan angka yang kecil. Apalagi korban meninggal dunia akibat corona ini sudah mencapai 46.663 jiwa. ”Tentu ini persoalan serius. Karena itu saya meminta masyarakat untuk benar-benar jangan lengah, tetap mematuhi protokol kesehatan,” katanya. ”Kalau saat ini Pemerintah melarang mudik, ya aturan itu harus kita taati bersama untuk mencegah kondisi yang lebih buruk lagi. Jangan sampai apa yang terjadi di India yang disebut tsunami Covid-19 gelombang kedua, juga terjadi di negeri ini,” tambah Cak Imin dalam pers rilis yang diterima MURIANEWS, Jumat (7/5/2021). Selain itu, Cak Imin juga mengapresiasi rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong untuk pekerja swasta usai Lebaran nanti, atau tepatnya pada 17 Mei 2021. Apalagi, sudah ada 8,6 juta pekerja yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin gotong royong. “Kami di DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satuan Tugas (Covid-19) Penanganan Covid-19 meminta perusahaan untuk mulai menyosialisasikan kepada pegawainya mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong sehingga para pekerja tidak kebingungan ataupun misinformasi,” katanya. Cak Imin juga meminta Pemerintah untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin, sebab Pemerintah menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin Covid-19 secara gratis tanpa terkecuali. ”Kemenkes harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin agar tidak ada data ganda atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin masuk ke dalam daftar penerima vaksin gotong royong,” tambahnya. Dia berharap, pemerintah harus meminta perusahaan untuk memastikan seluruh pekerjanya yang terdaftar sebagai penerima vaksin ikut berpartisipasi pada program vaksinasi gotong royong sehingga upaya pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity dapat segera terealisasi.   Reporter: Supriyadi Editor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar