Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

54 Perusahaan Jateng Diadukan Soal THR, Paling Banyak Solo dan Semarang

Disnakertrans bersama Komisi E saat memantau pemberian THR di salah satu perusahaan. (Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Sebanyak 54 Perusahaan diadukan oleh pekerjanya terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Perusahaan paling banyak berasal dari Kota Solo dan Kota Semarang dan rata-rata adalah padat karya yang bergerak di bidang garmen serta tekstil.

Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Roselasari mengatakan aduan itu diterima oleh Posko THR Disnakertrans Jateng dan enam Satwasker di Jateng. Aduan itu bisa jadi lebih banyak, karena masing-masing Disnaker tingkat Kabupaten/Kota juga membuka posko serupa.

”Setidaknya ada tiga alasan aduan. Pertama karyawan belum menerima THR hingga H-7 sebagaimana ketentuannya. Kedua, THR yang dicicil dan ketiga adalah nominal THR yang tak sesuai aturan,” katanya dalam siaran pers yang diterima MURIANEWS.

Sakina mengatakan pantauan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan pada pekerja. Ia menekankan, THR itu wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya.

Pekerja disebutnya sebagai bagian hubungan industrial dan pengeluaran THR perusahaan mesti sudah diperhitungkan sebelumnya.

“Kami bersama dengan DPRD Jateng dan pengawas ketenagakerjaan akan melakukan audit turun ke perusahaan yang tak patuh,” ujarnya.

Jika memang ada perusahaan nakal yang benar-benar tak patuh aturan, tambahnya, sanksi telah menanti. Yakni teguran tertulis hingga pembekuan izin usaha.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan pembayaran THR pada pekerja adalah wajib. Ketentuan dan sanksinya juga sudah diatur oleh pemerintah.

Menurutnya, THR ini merupakan kewajiban perusahaan yang mesti dibayarkan pada karyawan. Jika perusahaan mengaku terkendala, maka petugas akan melakukan audit neraca keuangannya.

“THR itu wajib dan telah diatur nominal serta mekanismenya. Kalau perusahaan bilang tak mampu maka akan diaudit,” kata Yudi usai pantauan pembayaran THR bersama Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Roselasari di sejumlah perusahaan di Kawasan Industri Candi Semarang, Kamis (6/5).

Politikus Partai Gerindra ini menekankan, pembayaran THR akan mampu mendorong multiplier effect. ”Maksudnya, dengan THR maka pekerja akan bisa berbelanja, dan dengan sendirinya menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Hal itu akan menggerakkan cash flow perusahaan juga,” tambahnya.

 

Reporter: Supriyadi
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...