Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Polda Jateng Bongkar Bisnis Alat Rapid Test Ilegal Beromzet Rp 2,8 Miliar

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dalam konferensi pers rapid tes ilegal di Polda Jateng. (Istimewa)

MURIANEWS, Semarang – Polda Jateng berhasil membongkar peredaran dan penjualan alat rapid test antigen tanpa izin edar Kemenkes. Dalam kasus ini satu orang berinisial SPM (34) ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam pengakuannya, SPM sudah beraksi selama lima bulan, yakni sejak Oktober 2020 hingga Februari 2021. Selama itu, tersangka berhasil meraup omzet hingga Rp 2,8 miliar.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menjelaskan, pembongkaran bisnis ini dilakukan oleh Subdit 1 Industri Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng.

Pembongkaran itu berawal pada tanggal 27 Januari 2021 petugas mendapati adanya transaksi penjualan alat rapid test yang diduga tidak memiliki izin edar. Dari sana pihaknya mendapati dua orang kurir.

” Setelah kami dalami alat rapid test antigen berasal dari orang bernama SPM yang mempunyai gudang di Jalan Perak, Kwaron Bangetayu,” ujar Lutfi dalam konferensi pres seperti dikutip Kumparan.com, Rabu (5/5/2021) malam.

Dari tangan tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan 245 boks alat rapid tes antigen bermerek Clungene, 121 boks bermerek Hightop, dan juga 10 boks alat rapid tes antigen jenis air liur atau saliva yang diduga ilegal atau tanpa izin edar dari Kementerian Kesehatan.

“Masing-masing boks berisi 20 hingga 25 item alat. Banyak itu kalau dihitung-hitung,” sebut dia.

Selain didistribusikan secara perseorangan, alat tes cepat ilegal itu juga diedarkan di klinik dan rumah sakit sepanjang Oktober 2020 hingga Februari 2021.

Petugas mengamankan barang bukti alat test antigen ilegal. (Istimewa)

“Pendapatan kotor senilai Rp 2,8 miliar. Tapi dalam satu minggu, tersangka setidaknya dapat meraup keuntungan hingga Rp40 juta. Kalau satu bulan bisa Rp160 juta,” ungkap Lutfi.

Atas adanya kasus ini, Lutfi meminta agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan harga alat tes cepat yang lebih murah. Selain itu, masyarakat juga harus cerdas ketika membeli suatu barang.

“Dampaknya sangat terasa sekali. Satu, kalau tidak ada izin edar jangan-jangan dipalsukan. Kedua, jangan-jangan terkait dengan kualifikasi kesehatan tidak memenuhi syarat. Makanya ini harus kita amankan,” tegas Lutfi.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Karya dan Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar,” kata dia.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Kumparan.com

Comments
Loading...