Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Perusahaan di Jepara Boleh Tak Bayar THR Tepat Waktu, Tapi Ada Syarat-syaratnya

Karyawan di Jepara masih terus bekerja meski pandemi. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)

MURIANEWS, Jepara – Masa pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan kepada buruh tinggal sepekan. Namun, lantaran masih pandemi, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang belum mampu membayar THR secara penuh.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara Samiadji menyatakan, sudah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pembayaran THR di Kota Ukir. SE itu menyusul instruksi Gubernur Jawa Tengah tentang pembayaran THR tahun ini.

Samiadji menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan, bahwa perusahaan wajib memberikan THR` kepada karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Tapi, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19, dan tidak mampu membayar THR secara penuh, ada mekanisme yang harus mereka patuhi,” kata Samiadji, Selasa (27/4/2021).

Mekanisme itu, lanjut Samiadji, antara lain pihak perusahaan dan karyawan harus musyawarah hingga mencapai kesepakatan dan dilaksanakan secara kekeluargaan.

Selain itu, pihak perusahaan juga harus bisa membuktikan ketidakmampuannya untuk membayar THR secara tepat waktu kepada karyawan sesuai dengan laporan keuangan internal.

“Kami harus memastikan pembayaran THR dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak harus dilaporkan kepada kami paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran,” tegas Samiadji.

Untuk memastikan terjaminnya kepastian hukum, Samiadji akan membuat Pos Komando Pelaksanaan THR Keagamaan 2021. Pihaknya juga akan melaporkan hasil laporan perushaaan atau karyawan yang memiliki persoalan terkait THR, kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

 

Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...