Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Gubernur Diminta Turun Tangan Atasi Kisruh Bendungan Bener Purworejo

Massa aksi Bendungan Bener yang ditangkap polisi. (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)

MURIANEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta mengatasi dan memberikan penjelasan detail kepada masyarakat soal pembangunan Bendungan Bener, di Kabupaten Purworejo.

Desakan ini dilontarkan Sekretaris DPW PKB Jateng Sukirman. Ia menilai, penjelasan tersebut dinilai sangat perlu  dilakukan, agar semuanya jelas.

“Karena Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional. Artinya mereka yang di daerah harus benar-benar paham akan proyek ini. Sehingga baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima MURIANEWS, Minggu (25/4/2021).

Apalagi, muncul polemik penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas,  Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang akan digunakan untuk material pembangunan proyek Bendungan Bener. Bahkan belasan warga harus diamankan aparat.

“Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif,” ujar dia.

Gubernur, sambung dia, harus bisa menjelaskan proyek Bendungan Bener tersebut. Terlebih, ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah No 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo.

Menurutnya, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan koordinator pemerintahan Kabupaten/kota Gubernur harus paham tentang persoalan yang tengah muncul.

“Tentunya, juga sama-sama mencarikan solusi terbaik. Karena ini sudah menjadi proyek strategis nasional, dan daerah juga harus ikut mengamankan. Namun kita harap tidak sampai memunculkan korban, atau merugikan sejumlah pihak, ” jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah itu.

Baca: Demo Tambang Andersit di Purworejo Ricuh, 11 Orang Sempat Diamankan Polisi

Apalagi, lanjut Sukirman, sejak dimulai pembangunannya pada akhir tahun 2018, proyek itu memang beberapa kali terkendala beberapa permasalahan terutama terkait ganti rugi lahan.

“Namanya proyek besar pasti ada permasalahan yang kerap muncul. Disinilah peran Gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul, sehingga proyek terealisasi. Dan masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan. Tetapi kok masih muncul demonstrasi yang berujung bentrok, ini bagaimana sesungguhnya?,” tegas dia.

Pembangunan bendungan tersebut, lanjut dia, menelan anggaran sekitar Rp 4 triliun. Pembangunannya membutuhkan sedikitnya 590 hektare lahan,  termasuk lahan milik warga di tujuh desa.

Yakni, Desa Nglaris, Limbagan, Guntur, Karangsari, Kedung Loteng, Bener yang berada di Kecamatan Bener dan Desa Kemiri Kecamatan Gebang.

“Saya cek soal ganti rugi sudah clear. Tapi tentunya akan lebih baik bisa dimusyawarahkan sehingga apa yang menjadi tujuan Bendungan ini bisa mendapat dukungan dari masyarakat. Kami juga bentuk tim dari Fraksi PKB untuk cek lapangan, bahan yang ditemukan di lapangan akan kami konfirmasi ke dinas terkait, juga Pak Gubernur,” pungkasnya.

Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...