Kamis, 28 Maret 2024

Semrawutnya Data Pendaftar BPUM di Jepara, SKTU Diisi: Sama Bu RT Enggak Diisi Enggak Apa-Apa

Faqih Mansur Hidayat
Jumat, 23 April 2021 11:03:18
Salah satu pelaku usaha mikro di Pasar Jepara Satu. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)
[caption id="attachment_214581" align="alignleft" width="880"] Salah satu pelaku usaha mikro di Pasar Jepara Satu. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption] MURIANEWS, Jepara - Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah resmi ditutup tiga hari lalu. Sayangnya, data pendaftar yang masuk ke Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Jepara semrawut. Kabid UMKM pada Diskopukmnakertrans Jepara Ririen Haryanti mengatakan, pendaftaran BPUM UMKM itu ditutup Selasa malam (20/4/2021) lalu. Setidaknya ada delapan ribuan pelaku usaha yang mendaftarkan diri. Mereka berharap agar bisa mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat senilai Rp 1,2 juta. Ririen mengungkapkan, data-data yang masuk secara online banyak yang tidak lengkap. Misalnya ada yang tidak menulis lengkap namanya, NIK hanya separuh, KK tidak ditulis, atau tidak mengisi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU). “Mestinya SKTU diurus dulu baru daftar. Masak ada yang ngisi kolom SKTU dengan ‘sama bu RT enggak diisi enggak apa-apa’. Ada juga yang ngisi ‘enggak bisa ngisi. Soalnya lagi di pasar.’ Ini kan, seperti enggak serius daftarnya. Bahkan ada satu nama dibuat daftar empat kali,” kata Ririen, Jumat (23/4/2021). Selain pada pendaftaran online, lanjut Ririen, ketidaklengkapan data juga terlihat pada berkas-berkas fisik. Seperti tidak melengkapi alamat atau berkas-berkas lain. Diketahui, selain mendaftar secara online, pelaku usaha juga mesti mengirimkan berkas pendaftaran secara fisik. Pihaknya menegaskan, hari ini merupakan hari terakhir verifikasi data sebelum nantinya dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada data pendaftar yang sudah ada dan tidak lengkap, Ririen tetap berusaha memperbaiki data-data yang kurang. Namun, jika sampai hari ini tidak bisa rampung, pihaknya tetap akan mengirimkan data tersebut apa adanya. “Tetap kami kirim 8 ribuan data pendaftar itu. Diterima atau ditolak itu urusan provinsi,” tegas Ririen. Dibanding tahun lalu, imbuh Ririen, pendaftaran tahun ini lebih banyak kendala. Sebab, tahun lalu yang mengumpulkan data pendaftar adalah tiap-tiap desa. Namun, tahun ini semua dikumpulkan langsung ke pihaknya. Melihat realita yang ada, Ririen menilai sebagian pelaku usaha masih belum siap jika harus menggunakan sistem digital atau online. Alasannya, banyak pendaftar yang tidak cermat saat mengisi kolom-kolom pendaftaran.   Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar