Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

MenPAN Minta Anggota Damkar Depok Pengungkap Dugaan Korupsi Tak Diintervensi

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo. (Menpan.go.id)

MURIANEWS, Jakarta – Aksi petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok bernama Sandi yang viral usai menyuarakan dugaan korupsi di satuan kerjanya mendapat tanggapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo meminta pejabat Damkar Depok tak mengusik Sandi. Apalagi sampai melakukan intervensi atas apa yang diungkapkan Sandi ke publik.

Baca: Viral Anggota Damkar Depok Suarakan Dugaan Korupsi, Begini Respon Sang Kepala Dinas

“Saya kira nggak boleh (diintervensi),” ucap Tjahjo di Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) seperti dikutip Detik.com, Kamis (15/4/2021).

Tjahjo mengatakan semua warga negara berhak melaporkan dugaan adanya dugaan korupsi. Termasuk, katanya, Sandi sebagai anggota Damkar Kota Depok.

“Saya pikir setiap warga negara maupun ASN bisa melaporkan. Sepanjang laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurut Tjahjo, Sandi tak perlu khawatir untuk melaporkan. Dia mempersilakan Sandi melaporkan ke aparat penegak hukum.

Baca: Geger Pembelian Alat Damkar DKI Kelebihan Rp 6,5 Miliar, Begini Penjelasan Pemprov

“Silakan mau lewat Kepolisian, ke Kejaksaan, ke KPK, nggak ada masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Sandi membongkar dugaan korupsi itu dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Dalam aksi itu, Sandi membawa poster bertulisan ‘Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!’.

Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dirinya dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sandi sempat menceritakan terkait sepatu PDL yang pernah didapatkan dirinya dan petugas damkar lain pada 2018. Dia menyebut pada sepatu yang didapatkan tidak ada besi pengaman di bagian depan dan di bagian bawah.

“Terakhir 2018 itu juga sepatu sepatu kami bukan yang sepatu bot, sepatu PDL itu nggak ada safety-nya sama sekali. Nggak ada besi pengamannya, yang depan nggak ada besinya, yang bawah nggak ada besinya. Istilahnya kami kadang untuk panggilan warga evakuasi itu kan ya sempat ada kejadian teman kena beling, tapi pejabat diam saja,” ujarnya Sandi.

Baca: Punya 500 Petani Porang, Desa Durenan Madiun Kini Jadi Desa Jutawan

Berdasarkan gambar yang didapatkan, tampak sepatu PDL berwarna hitam. Terlihat sepatu bot itu bisa ditekuk pada bagian depan yang artinya tidak ada pelapis besi pelindung.

Selain itu, Sandi sempat menunjukkan data pengadaan sepatu oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Depok pada 2018. Tampak harga pembelian 235 pasang sepatu PDL dengan total pagu anggaran Rp 199,75 juta. Persoalan ini disebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Depok.

Kepala Dinas Damkar Depok Gandara membantah dugaan korupsi yang diutarakan Sandi. Dia menyatakan perlengkapan damkar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca: Sebar Video Mesum Bareng Mantan Supaya Bisa Balikan, Pria di Sleman Diringkus Polisi

“Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan,” ujar Gandara, Senin (12/4/2021).

Gandara menyebut pemotongan insentif yang juga disoal oleh Sandi. Menurutnya, insentif dipotong untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

“Penjelasan dari bidang yang menangani, sebetulnya potongan itu buat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban anggota dan potongan tidak sebesar itu. Teknisnya bisa tanya ke bidang,” imbuhnya.

Dukungan terhadap Sandi juga terus mengalir. Kemendagri dan KSP mempersilakan Sandi mengadu soal dugaan korupsi itu.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Detik.com

Comments
Loading...