Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Ketentuan THR Tunggu Laporan Dewan Pengupahan dan Tripatrit Nasional

Menaker Ida menyebut pemerintah perlu 4 hari untuk memvalidasi data calon penerima BLT pekerja Rp600 ribu per bulan. (Dok. Kemnaker).

MURIANEWS, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku masih menyusun skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja di masa pandemi Covid-19.  Saat ini pihaknya juga masih menunggu laporan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional.

Dalam penyusunan tersebut, Menaker memastikan tidak akan mengalahkan kepentingan buruh ataupun pengusaha. Selain itu, ia juga memastikan pemberian THR menjadi kewajiban pengusaha dan wajib dibayarkan kepada pekerja.

“Ada sanksi administrasi bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar THR,” katanya seperti dikutip Antara Jateng, Senin (5/4/2021).

“Kami akan mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu, baru diambil langkah-langkah tertentu serta dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha,” tambahnya.

Ia menegaskan, saat ini seluruh laporan pengaduan terkait dengan pembayaran THR pada 2020 sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten serta kota.

“Seluruh laporan yang didominasi pengaduan itu akan menjadi bahan evaluasi kami pembayaran THR pada 2021,” katanya.

Menaker menambahkan, bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu yang paling terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, saat ini pihaknya harus mendorong angkatan kerja lebih inovatif dan beradaptasi dengan pandemi.

 

Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber: Antara Jateng

Comments
Loading...