Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Masih Bisa Lapor SPT Tahunan Meski Batas Waktu Berakhir, Tapi…

Aktivitas di KPP Pratama Kudus. (MURIANEWS/Vega Ma’arijil Ula)

MURIANEWS, Kudus – Batas lapor SPT Tahunan bagi perorangan sudah selesai Rabu (31/3/2021) kemarin. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus memastikan tidak ada perpanjangan waktu.

Meski demikian menurut Kepala KPP Pratama Kudus, Muhammad Andi Setijo Nugroho wajib pajak tetap bisa melaporkan SPT Tahunan.

Hanya, mereka tetap dikenai sanksi administratif. Bagi perorangan sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan bagi badan usaha Rp 1 juta. Untuk badan usaha, batas terakhir pelaporan sampai 31 April.

Hal itu lantaran wajib pajak terlambat lapor melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Yakni 31 Maret 2021 bagi perorangan. Sementara bagi badan usaha diberi batas waktu sampai 31 April 2021.

“Tetap bisa melaporkan SPT Tahunan. Silahkan dilakukan. Tapi ya tetap kena sanksi administrative, karena keterlambatan lapor dari batas waktu 31 Maret kemarin,” katanya, Kamis (1/4/2021).

Lebih lanjut, Andi menyampaikan ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh KPP Pratama Kudus terhadap pemberian sanksi denda administratif terhadap wajib pajak. Pertama, wajib pajak akan diberi Surat Tagihan Pajak (STP), lalu surat teguran, dan surat paksa.

Surat tagihan itu berisi pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa yang bersangkutan terlambat melaporkan SPT Tahunan dan harus melunasi denda administratif sebesar Rp 100 ribu dengan batas waktu yang ditentukan. Jika wajib pajak belum mengindahkan surat tagihan akan muncul surat teguran.

Surat teguran ini menginformasikan kepada wajib pajak bahwa yang bersangkutan masih memiliki tunggakan denda administratif akibat dari keterlambatan melaporkan SPT Tahunan dan belum melakukan pelunasan.

Baca: Ini Sanksi Jika Tak Lapor SPT Pajak

Ketika surat teguran belum ditaati oleh wajib pajak, KPP Pratama Kudus akan melayangkan surat paksa. Surat paksa ini menindaklanjuti surat teguran. Yakni wajib pajak belum melakukan pelunasan tunggakan.

“Biasanya kalau tunggakannya nominalnya besar bisa sampai dilakukan pemblokiran rekening. Tapi kalau untuk Rp 100 ribu arahnya tidak sampai ke situ. Hanya, kami tetap mengimbau masyarakat yang terlambat lapor SPT Tahunan agar melunasi denda administratif,” terangnya.

Pada Rabu (31/3/2021) kemarin dalam sehari ada 1.574 wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha yang melaporkan SPT Tahunan. Secara akumulasi ada 38.757 wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha yang sudah lapor SPT Tahunan.

Sementara total catatan KPP Pratama adda 53 ribu wajib pajak perorangan maupun badan usaha di Kudus.

“Kami berharap masyarakat tetap melaporkan SPT Tahunan walaupun sudah melewati batas waktu yang ditentukan 31 Maret kemarin untuk perorangan,” harapnya.

 

Reporter: Vega Ma’arijil Ula
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...