Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Merugi, Organda Kudus Minta Pemeritah Izinkan Mudik dengan Prokes Ketat

Sejumlah bus tampak parkir di Terminal Induk Jati Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Kudus berharap pemerintah memperbolehkan mudik Lebaran tahun 2021 ini dengan protokol kesehaatan (prokes) yang ketat.

Karena berkaca dari mudik Lebaran tahun 2020 lalu, para pelaku usaha transportasi mengalami kerugian hingga 80 persen lebih. Sampai saat ini juga belum pulih seratus persen.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Organda Kabupaten Kudus Mahmudun mengatakan, jika para pelaku usaha transportasi sudah sangat mengerti bagaimana prosedur penerapan protokol kesehatan yang harus diterapkan di dalam kendaraan umum.

Sehingga pihaknya berharap pemerintah memberi kesempatan bagi para pelaku usaha transportasi untuk bergeliat di mudik Lebaran tahun ini.

“Kami selalu patuh dengan penerapan prokes ini. Mulai dari mencuci tangan hingga pembatasan jumlah penumpang. Kami harapkan pemerintah bisa mempertimbangkan kembali, atau malah mencabut larangan ini,” kata Mahmudun, Kamis (1/4/2021).

Apabila dilarang kembali, pihaknya khawatir makin banyak perusahaan transportasi yang gonjang-ganjing manajemennya hinga bangkrut. Mengingat banyak penyedia jasa transportasi yang sudah menyiapkan armadanya untuk mudik Lebaran ini.

“Banyak yang sudah berkeluh kesah ke kami jika perusahaannya mulai tak stabil, ada juga yang sudah beli bus baru, tapi tiga bulan ini belum terpakai karena sepi. Kami mohon pertimbangannya kembali,” ungkapnya.

Selain merugikan pemilik armada, ribuan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut juga akan merasakan dampaknya. Karena jika perusahaan kolaps, bisa jadi terjadi pengurangan pegawai.

“Dari segi penumpang juga kasian. Mereka yang nekat tentu akan mencoba mudik dengan cara yang ekstrem seperti tahun lalu,” lanjutnya.

Namun, apabila keputusan tersebut sudah final, pihaknya mendorong pemerintah bisa menutup semua akses transportasi. Mulai dari darat hingga udara dan laut.

“Jadi jangan cuma angkutan darat saja yang disetop, kami harapkan pemerintah bisa adil dalam kebijakan ini,” tegas dia.

Selain itu, apabila dimungkinkan, pihaknya juga mendorong pemerintah mempertimbangkan vaksinasi pada sopir dan kru bus. Mahmudun mengatakan, sejumlah perusahaan juga telah siap memvaksin kru bus dan sopirnya secara mandiri jika sudah diperbolehkan.

“Itu juga dilakukan dalam rangka mudik aman dan sehat dengan penerapan prokes ketat,” tandasnya.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...