Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Fraksi PDIP Tunggu Laporan PDAM dan Perumda Jepara, Jadi Bahan Pengawasan Dewan

Kantor Perumda Aneka Usaha Jepara. (MURIANEWS/Istimewa)

MURIANEWS, Jepara – Meskipun Perda Penyertaan Modal BUMD Jepara sudah disetujui DPRD Jepara, namun Fraksi PDI Perjuangan masih meminta Perumda Aneka Usaha dan PDAM Jepara untuk memberikan laporan keuangan hingga rencana usaha kedua BUMD tersebut. Hal itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan dua BUMD tersebut.

“Iya memang, terlepas dari bagaimana prosesnya, Perda Penyertaan Modal BUMD Jepara sudah dinyatakan disetujui. Namun bagi kami, penjelasan yang sebelumnya kami minta tetap kami tunggu. Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang menjadi tugas DPRD Jepara,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jepara Edy Ariyanto, Jumat (26/3/2021).

Penjelasan itu, menurut Edy Ariyanto, misalnya terkait dengan masalah tunggakan rekening PDAM Jepara yang nilainya mencapai Rp 9 miliar. Dengan nilai sebesar itu, pihaknya sejak awal sudah meminta penjelasan, bagaimana kronologinya.

Kemudian siapa-siapa saja yang menunggak, masing-masing berapa besar tunggakannya. Sehingga semuanya bisa menjadi jelas dan transparan. Lalu, bagaimana rencana yang akan dilakukan PDAM terkait penagihannya. Semua harus jelas.

Menurut Edy Ariyanto, jika PDAM Jepara hanya menyebut angka saja, tanpa ada penjelasan-penjelasannya, maka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Kalau memang benar merupakan tunggakan, tentunya PDAM Jepara pasti memiliki data-datanya. Data itu tentunya menyangkut nama pelanggan berikut dengan nilai nominal tunggakannya.

“Kan sesuatu yang wajar saya kira, jika kami meminta penjelasan mengenai beberapa hal itu, termasuk soal nilai tunggakan yang mencapai Rp 9 miliar itu. Harus dipastikan siapa yang nunggak-nunggak itu by name by address dan nilai tunggakannya masing-masing. Sehingga semua menjadi jelas. Kalau hanya disebutkan saja, siapa yang tau. Jangan-jangan fiktif dan hanya untuk kepentingan tertentu. Makanya harus dijelaskan,” tegasnya.

Jika pada akhirnya tidak ada penjelasan, Fraksi PDIP Jepara akan mempertimbangkan untuk menempuh cara-cara lain. Tekait hal ini akan dibicarakan lebih lanjut. Bisa saja akan mendesak dilakukan audit independen. Atau langkah-langkah secara politik yang masih mungkin bisa dilakukan oleh Fraksi PDIP Jepara, akan dipertimbangkan.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...