Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Refocusing APBD Kudus 2021 Belum Capai Target, TPP PNS Terancam Dirasionalisasi

Pendapa Kabupaten Kudus. (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali melakukan refocusing anggaran pada APBD tahun 2021 ini. Dengan total target refocusing mencapai Rp 91,7 miliar untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuagan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Zulfa Kurniawan mengatakan, semua organisasi perangkat daerah (OPD) memang telah menyetorkan list mana saja yang bisa direfocusing.

Namun, hingga kini capaian refocusing yang diambilkan dari 37 OPD di bawah naungan Pemkab Kudus tersebut baru mencapai Rp 50 miliar saja. “Jadi memang masih kurang nominalnya,” ucap dia Rabu, (17/3/2021).

Oleh karena itu, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengevaluasi kembali daftar-daftar refocusing yang diajukan masing-masing OPD. Sehingga target bisa terpenuhi.

Namun jika target refocusing belum bisa terpenuhi, maka sangat dimungkinkan untuk merasionalisasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS di lingkungan Pemkab Kudus.

“Namun itu adalah opsi paling akhir, sehingga diupayakan dulu dari masing-masing OPD kembali,” ujarnya.

Sementara hingga Febuari kemarin, TPP PNS masih terbayarkan secara penuh. Hanya memang pencairannya baru dilakukan pada bulan Maret. “Karena regulasi dan sistem jadi baru kemarin cairnya,” jelas dia.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo berharap semua organisasi perangkat daerah bisa bijak dalam memilih progam mana yang jalan dan progam mana yang bisa direfocusing.

Selain itu, pihaknya juga berharap para anggota DPRD juga bisa turut merelakan beberapa dana aspirasinya untuk direfocusing. “Jadi bisa menutup target yang ada ini,” ujar dia.

Sementara terkait rasionalisasi TPP PNS, sampai saat ini pihaknya belum ada pembahasan terkait hal tersebut. “Semoga tidak lah, itu terkait kesejahteraan PNS juga, jadi kalau bisa jangan,” jelas Hartopo.

 

Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...