Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso Nilai Ranperda Penyertaan Modal BUMD Berpotensi Cacat Hukum

Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso. (MURIANEWS/Budi Erje)

MURIANEWS, Jepara – Wakil Ketua DPRD Jepara sekaligus politisi PDI Perjuangan Junarso menilai Ranperda Penyertaan Modal BUMD berpotensi cacat hukum. Ini lantaran dalam pembahasannya di Pansus I mengalami dead lock.

Dua BUMD Jepara, masing-masing Perumda Aneka Usaha dan Perumda Tirta Jung Para (PDAM) Jepara, bahkan tidak bisa menyampaikan data-data mengenai kondisi perusahaan, rencana usaha, laporan keuangan dan beberapa hal lainnya, sebagai bagian dari pertimbangan DPRD Jepara.

“Selain itu, ada dua draf yang berbeda patut dipertanyakan pembahasannya. Draf yang disampaikan pertama untuk Perumda Aneka Usaha hanya menyebut Rp 0. Sedangkan PDAM disebutkan ada penyertaan modal 1,4 miliar. Pembahasan di Pansus I juga mengalami dead lock, jadi saya kuatir ini bisa menjadi keputusan yang tergesa-gesa,” ujar Junarso, Rabu (10/3/2021) saat menyampaikan pendapatnya.

Junarso juga sempat meminta para anggota DPRD Jepara juga bersikap sama seperti saat menyikapi pembahasan Peraturan Etik DPRD Jepara yang akhirnya disetujui diperpanjang pembahasannya.

Jika untuk urusan yang mengatur diri para anggota DPRD Jepara saja bisa disepakati untuk berhati-hati, maka untuk urusan yang menyangkut rakyat seharusnya para anggota DPRD Jepara juga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, Pratikno dari Fraksi Nasdem yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jepara, dalam kesempatan itu mengungkap beberapa isu terkait dua BUMD Jepara tersebut. Keputusan untuk memberikan penyertaan modal bagi dua BUMD tersebut menurutnya wajar jika harus dengan melalui pertimbangan yang sangat teliti.

Terutama terkait dengan kondisi dan rencana apa yang ditawarkan direksinya. Apalagi yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu pihaknya berharap, ada perpanjangan pembahasan sebelum diputuskan.

Perumda Aneka Usaha misalnya, paling tidak harus bisa menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan hingga saat ini. Disebutkannya, saat ini Perumda Aneka Usaha memiliki aset tanah ratusan hektare yang kabarnya disewakan. Pihaknya meminta hal seperti ini bisa dijelaskan.

“Kemudian PDAM Jepara, pada 2020 lalu mendapatkan hibah dari pemerintah sebesar Rp 20 miliar, namun tidak dilaksanakan. Tetapi kenapa, sekarang malah justru meminta tambahan modal sebesar Rp 1,4 miliar,” ungkapnya.

Selain itu, PDAM juga diketahui memiliki tunggakan rekening senilai kurang lebih Rp 9 miliar yang belum tertagih. Sehingga, jika PDAM memiliki rencana yang jelas, maka tunggakan yang belum tertagih ini bisa dioptimalkan, karena jumlahnya jauh dari sekedar Rp 1,4 miliar.

“Mari kita pahami, kami hanya minta diperpanjang pembahasannya. Kami hanya ingin tau bagaimana sebenarnya kondisi dan kesiapan BUMD itu. PDAM menolak hibah Rp 20 miliar tahun lalu, tapi kini meminta Rp 1,4 miliar. Lalu juga masih ada tunggakan rekening yang belum tertagih Rp 9 miliar, kenapa itu tidak dimaksimalkan. Jadi wajar jika kami menanyakan berbagai hal mengenai BUMD ini, sebelum menjadi keputusan DPRD,” ujar Pratikno, menyampaikan pendapatnya.

DPRD Jepara sendiri, akhirnya memutuskan persetujuan disahkannya 3 Raperda yang diusulkan oleh Bupati Jepara, melalui mekanisme votting. Termasuk dalam hal ini Ranperda Tentang Penyertaan Modal BUMD. Dari 5 BUMD di Jepara, tiga BUMD masing-masing BKK (Bank Kredit Kecamatan) Jepara, Bank Jepara Artha dan Bank Jawa Tengah, usulan penyertaan modal yang disampaikan tidak terlalu dipermasalahkan.

Tiga BUMD ini sudah menyampaikan laporan data-data mengenai perusahaan, termasuk rencana usaha mereka. Namun untuk Perumda Aneka Usaha dan Perumda Jung Para (PDAM), sama sekali tidak menyampaikan data-data mereka. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan anggota DPRD Jepara.

 

Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi

Comments
Loading...