Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Sukun Samping
Sukun Samping

Weden Sawah di Blora Ikut Gugat Anjloknya Harga Gabah

Aksi Weden Sawah Gugat Anjloke Rego Gabah. (MURIANEWS/Priyo)

MURIANEWS, Blora – Anjloknya harga gabah di tengah masa panen membuat para petani resah. Terlebih saat ini mereka juga dibayangi ketakutan semakin parahnya harga gabah dengan masuknya beras impor.

Aliansi Petani Blora yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, Rabu (10/3/2021) pun menggelar aksi bertajuk ‘Weden Sawah Gugat Anjloke Rego Gabah’.

Aksi Audiensi tersebut diawali dengan jalan kaki kurang lebih 1 km dalam bentuk teatrikal. Mereka juga meminta audiensi dengan DPRD Blora untuk ikut memperjuangkan masalah ini.

“Blora sudah memasuki masa panen raya padi. Hari-hari yang ditunggu para petani setelah kerja keras mereka selama tiga bulan ternyata malah disambut dengan anjloknya harga gabah,” ujar koordinator aksi Seno Margo Utomo.

Anjloknya harga gabah ini menurutnya membuat harapan petani untuk mendapatkan keuntungan pun musnah. Padahal sebelumnya mereka sudah dibelit masalah langkanya pupuk bersubsidi.

“Ditambah lagi, terkait kabar pemerintah pusat yang membuat kebijakan impor beras hingga 1,5 juta ton yang pasti akan makin menekan harga gabah ke depan. Hal ini tentu membuat petani menjerit karena nasib mereka makin terpuruk,” ungkapnya.

Baca: Harga Gabah Anjlok, Petani di Blora Tolak Impor Satu Juta Ton Beras

Dalam aksi tersebut Aliansi Petani Blora menyampaikan tiga tututan antara lain, Negara (Pemkab Blora) harus hadir dalam mengendalikan anjloknya harga gabah serta melindungi nasib petani Blora.

Selain itu, meminta Pemkab Blora mengintervensi dengan cara ikut menyerap hasil panen petani. Seperti skema pemerintah di tahun lalu melalui stabilisasi harga gabah.

Skema ini memungkinkan Pemkab melakukan kerja sama pinjaman modal melalui KUR untuk Bulog, BUMDes, bahkan dengan lembaga sosial yang bergerak melindungi petani, seperti Lumbung Wakaf Beras ACT di Desa Jipang Cepu.

Dan terakhir, meminta Pemkab Blora, secara tegas menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat dengan berkirim surat kepada kementerian terkait.

Pemkab juga diminta menolak masuknya beras impor ke Blora dengan membentuk Satgas Pengendalian Harga Pangan yang bertugas melakukan pengawasan bahkan penindakan di lapangan secara masif.

Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Blora Budi Sulistiyono mengatakan, masalah anjloknya harga gabah ini hanya masalah persepsi.

“Jadi persepsi harga itu dikatakan anjlok apabila sesuai regulasi atau aturan yang sudah ditentukan. Misal harga gabah Rp 5.300 dengan kadar air 25% hampanya 10% dan petani sudah sesuai aturan tapi harganya kok cuman Rp 3.000 itu berarti anjlok, namun kalau misalnya kadar airnya 35% lebih hampanya di atas 10% jadi itu belum bisa dikatakan anjlok,” jelasnya.

Budi juga menyampaikan, terkait pemerintah akan melakukan kebijakan impor beras, dirinya mengaku tidak berani memberikan pernyataan, karena hal tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

 

Kontributor: Priyo
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...