Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Fasilitasi Seniman, Pemkab Grobogan Siapkan Dana Rp 500 Juta untuk Konser Daring

Ilustrasi konser. (Pixabay)

MURIANEWS, Grobogan – Pemkab Grobogan saat ini sedang merencanakan untuk menggelar konser kesenian secara daring. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi para seniman yang praktis tidak bisa pentas lagi seiring datangnya pandemi Covid-19.

“Seperti kita ketahui, para seniman ini merupakan salah satu pihak yang cukup terdampak adanya pandemi. Untuk itu, kita akan menyiapkan rencana konser virtual atau daring untuk memfasilitasi para seniman tersebut,” kata Sekretaris Daerah Grobogan Moh Sumarsono, Rabu (10/3/2021).

Dijelaskan, untuk pelaksanaan konser daring tersebut sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp 500 juta. Sedangkan teknis pelaksanaannya nanti akan ditangani Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar).

“Nanti dari Disporabudpar yang akan menangani. Untuk konser virtual nanti rencananya akan disiarkan melalui platform media sosial, semisal youtube,” jelasnya.

Sumarsono menambahkan, saat ini, Pemkab Grobogan ikut melaksanakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro selama dua pekan. Yakni, mulai tanggal 9-22 Maret 2021 mendatang.

Untuk mendukung pelaksanaan perpanjangan PPKM mikro tersebut, sudah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Grobogan nomor 360/455/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan SE tersebut, kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli masih diperbolehkan tetapi sudah diatur ketentuannya. Namun, untuk kegiatan pentas hiburan dan pesta pernikahan masih belum diperbolehkan dalam masa PPKM ini.

Aturan PPKM tersebut sempat dikeluhkan oleh sejumlah pihak karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas atau membuka usaha. Meski demikian pihaknya tetap mengacu kepada SE Bupati, SE Gubernur Jawa Tengah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

“Berdasarkan SE yang ada, untuk kegiatan sosial budaya yang menimbulkan potensi kerumunan masih dihentikan. Kita linier ke atas. Jadi kita melaksanakan instruksi menteri dalam negeri, dan juga melaksanakan SE gubernur. Kalau nanti sudah ada pelonggaran terkait PPKM ini, maka akan kita sesuaikan,” pungkasnya.

 

Reporter: Dani Agus
Editor: Ali Muntoha

Comments
Loading...